as
as

DPRD Kecam Keras Langkah Pj Wali Kota Sorong Uji Kompetensi Eselon II, Beberkan Fakta Ini

Auguste C. R. Sagrim ST
Ketua Komisi II DPRD Kota Sorong Auguste C. R. Sagrim, ST / Foto : KENN

Koreri.com, Sorong – Langkah Penjabat Wali Kota Septinus Lobat untuk melakukan uji kompetensi terhadap sejumlah pejabat eselon II di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong mendapat tanggapan serius dari Parlemen setempat.

Meski kabarnya telah mendapat dari Komisi ASN dan juga Menteri Dalam Negeri RI.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Sorong Auguste C. R. Sagrim, ST.

“Dia (Penjabat) harus pahami dulu apa yang jadi tanggung jawab besar dia yang diberikan oleh negara. Apa sudah beres, itu poin pentingnya! Kalau semua pakai konsepnya dia, apa yang dilakukan oleh Pj Bupati Kabupaten Sorong, apa yang dilakukan oleh Pj Bupati Maybrat, nggak tuh. Mereka fokus terhadap apa yang jadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan negara kepada mereka,” kecamnya di Sorong, Jumat (24/5/2024).

Gusti kemudian menyebutkan tanggung jawab pertama yang diberi Negara adalah bagaimana menyiapkan pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada.

“Harus evaluasi dulu, Pilpres kemarin bagaimana di Kota Sorong ini. Saya pikir semua media tahu bahkan satu Indonesia tahu bahwa Pileg terburuk itu ada di Kota Sorong, rusak begitu. Lalu kapan evaluasinya? Harus lakukan evaluasi dulu. Ini tiba-tiba langsung mau melakukan uji kompetensi terhadap beberapa pejabat atau dinas yang telah mendapatkan posisi jabatan definitif. Sesuatu yang naif sebenarnya,” bebernya.

Yang berikut, lanjut Gusti, adalah terkait dengan penanganan stunting yang telah menjadi masalah nasional dan juga masalah lokal.

“Sudah sejauh mana pemberesan dia soal stunting. Yang berikut bagaimana soal masalah lokal yaitu penanganan banjir dan juga sampah. Dalam beberapa hari kemarin ada masyarakat yang demo bahkan kasih naik spanduk. Itu tamparan sebenarnya bagi dia (Penjabat),” sambungnya.

Gusti menekankan bahwa disaat masyarakat belum merasakan kinerjanya, Penjabat sudah melakukan langkah kegiatan yang sebenarnya tidak perlu dikerjakan.

“Banjir ada terus itu kemarin, sudah sejauh mana dia lihat dan evaluasi terhadap kinerja banjir? Kalau dia mau melakukan uji kompetensi, kenapa tidak kepada PU? Harusnya target dong diberikan,” tekannya.

“Saya kasih kau target ya, penyelesaian banjir. Setidaknya ada progres yang saya lihat. Ada pengaruhnya. Dari semua lokasi, ada beberapa lokasi yang saya lihat bahwa sudah ada pengaruh dari hasil kerjamu. Kalau tidak, saya akan lakukan uji kompetensi untuk bisa diganti,” sambung Gusti membuat perumpaan.

Kemudian juga, evaluasi terhadap Dinas Kebersihan karena terkait dengan bagaimana sistem distribusi penanganan sampah.

“Harusnya terhadap beban atau tugas yang diberikan oleh negara kepada dia, itu yang menjadi fokus dia untuk menyelesaikan. Bukan pindah, melihat sesuatu secara umum seolah-olah bahwa semuanya sudah dikerjakan secara beres. Oh…tidak ada yang dikerjakan itu,” kecamnya lagi.

Gusti mengungkapkan lagi, bahwa dari semua tanggung jawab indikasi hasil yang mungkin sudah nampak dari kasat mata bersama adalah pencegahan terkait dengan inflasi. Namun lain dari pada itu tidak ada.

Lalu kemudian tiba-tiba datang urus soal bagaimana uji kompetensi terhadap para pejabat.

“Ini bahaya, bisa menimbulkan gesekan. Saat dimana orang mau masuk dalam tahun politik yaitu Pilkada. Justru dia bikin gesekan padahal tak lama juga beliau harus mundur diri karena beliau ini juga terlibat sebagai Calon Wali Kota,” tegasnya mengingatkan.

“Lantas pertanyaan publik itu bagaimana terhadap hal seperti begini? Jangan kayak begitulah. Semua hal ini baik-baik saja sebenarnya. Tidak ada urgensi. Lalu sekarang urgensi terhadap itu apa? Terhadap semua dia mau lakukan, tidak ada urgensinya sama sekali. Harusnya dari sisi urgensi dia harus lihat terhadap apa yang jadi tanggung jawab yang diberikan oleh negara. Salah satunya penanganan banjir dan sampah. Bahkan ada masyarakat yang demo sampai bikin spanduk besar bilang sampah lagi bertumpukan sementara Wali Kota sibuk urus partai politik atau rekomendasi di Jakarta. Ini sebenarnya tamparan buat beliau,” bebernya lagi.

Untuk itu, Gusti pun memberikan saran kepada Pj Wali Kota Sorong Septinus Lobat.

“Jadi harapan saya adalah pa Penjabat jangan masuk di bagian itu. Saran saya, karena ini lebih berbau politis, politisnya tinggi sekali, lebih kepada kepentingan politiknya beliau dan bukan kepada pelayanan publik. Jadi lebih kepada kepentingan politik pak Penjabat saja,” tukasnya.

Septinus Lobat resmi dilantik Pj Gubernur PBD Muhammad Musa’ad sebagai Pj Wali Kota Sorong pada 24 Agustus 2023 lalu.

Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100.2.1.3-3220 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Sorong Papua Barat Daya Septinus Lobat sah menjadi Pj Wali Kota Sorong mulai 24 Agustus 2023.

Adapun tugas utama yang embankan yaitu memfasilitasi dan mensukseskan agenda nasional Pilkada serentak 27 November 2024 dengan antara lain menyiapkan alokasi dana sesuai PAD yang telah di sepakati.

Kemudian, menjaga netralitas ASN di lingkup Pemda masing-masing.

Selain itu, melakukan berbagai upaya bepenanggulangan stunting dan penurunan angka kemiskinan, memudahkan investasi, belanja APBD, produk dalam negeri serta menjaga populasi ekonomi dan keamanan menuju Pilkada serentak tahun 2024.

KENN

as

as