Koreri.com, Sorong – Bertempat di Rylich Panorama Hotel Sorong, Selasa (27/8/2024), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pedataan dan Pemutakhiran Data Keluarga.
Bimtek dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, 27 – 29 Agustus 2024.
Bimtek ini bertujuan untuk mengukur indikator kinerja yang tertuang pada rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Pemutakhiran data ini juga penting dilaksanakan dalam rangka penyediaan data keluarga berisiko stunting sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting,” ungkap Ketua Panitia Amelia Saduk, SKM kepada awak media.
Melalui pemutakhiran data ini, juga dapat dijadikan sarana pengukuran indeks perkembangan anak usia dini atau Early Child Development Index (ECDI).
Hal tersebut merupakan indikator dalam mengukur capaian perkembangan anak usia dini secara holistik dan terintegrasi.
“Itu meliputi aspek kesehatan, pembelajaran kesejahteraan, psiko sosial serta kesiapan anak masuk ke jenjang pendidikan dasar. ECDI menjadi komitmen global dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGS,” urai Ketua.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB PBD Ns. Hansen, M. Su, S.Kep, M.Kep menekankan pentingnya dilakukan pemutakhiran data.
Karena dengan data yang lebih akurat dan valid akan menjadi dasar dalam upaya pengambilan kebijakan oleh pemerintah. 
“Dengan berdasar kepada data maka diharapkan pemerintah juga bisa mengambil action nyata yang akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” sambungnya.
Pihaknya berharap dengan melibatkan OPD teknis antar kabupaten/kota, maka data yang dibasilkan nanti memiliki kesesuaian antara Pemkab, Pemkot dengan Provinsi.
“Sehingga tidak ada lagi kekeliruan data antar OPD yang dapat mempengaruhi pengambilan lebihakan yang tidak tepat sasaran,” pungkasnya.
Bimtek ini melibatkan internal Dinas Kesehatan Provinsi serta perwakilan OPD teknis dari seluruh kabupaten dan kota se-Papua Barat Daya.
ZAN
