Koreri.com, Ambon – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku didesak untuk mengusut tuntas keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mendukung pemenangan calon Gubernur tertentu di wilayah itu.
Desakan yang disampaikan DPRD Maluku ini menyusul keterlibatan Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) setempat Husein dalam pertemuan dengan beberapa Kepala Sekolah SMA/SMK beberapa waktu lalu.
“Kita dukung Bawaslu untuk mengusut tuntas dan harus ada efek jera, sehingga jangan terulang lagi kelakuan seperti ini,” tegas Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (8/10/2024).
Dikatakan, dugaan keterlibatan Kadis PPPA Maluku untuk suksesi pasangan calon tertentu, merupakan kejahatan demokrasi yang perlu disikapi secara serius oleh Bawaslu.
Pejabat seharusnya memberikan contoh yang baik dengan bersikap netral tanpa memihak kepada pasangan calon tertentu.
“Orang itu tidak tahu diri. Kita pejabat ini harus tahu malu lah, sebagai manusia kita punya kekurangan. Sebagai manusia biasa tidak luput dari kekurangan tapi kita berusaha menempatkan diri sebaik-baiknya,” tuturnya.
“Saya kemana-mana kadang saya pikul tas sendiri, karena saya mempertimbangkan diri bahwa suatu saat saya akan menjadi rakyat biasa,” ujar Benhur.
Terkait kekhawatiran adanya pergerakan Husein dalam mengarahkan ASN setelah menjadi Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Buru Selatan, Politisi PDI Perjuangan itu memastikan akan tetap mengawal, sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik.
“Kita akan kawal, supaya proses demokrasi berjalan secara baik,” tegas Watubun.
JFL
