Koreri.com, Jakarta – Pelaksanaan debat kandidat perdana pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada tahun 2024 yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya (PBD) mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Salah satu diantaranya datang dari paslon nomor urut 5 Bernard Sagrim – Sirajudin Bauw.
Paslon dengan jargon khas BERSINAR ini mengapresiasi lembaga penyelenggara KPU PBD atas pelaksanaan debat kandidat bergengsi di stasiun televisi yang sudah teruji, para kandidat berkesempatan memaparkan visi-misi dan program kerjanya kepada publik secara terbuka.
“Saya dengan pak calon Wakil Gubernur bersama pendukung BERSINAR mengapresiasi penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Papua Barat Daya bisa memfasilitasi debat kandidat pertama di sebuah TV Nasional yang sudah teruji, dan itu menjadi kebanggaan kita bisa tampil di momen ini,” ucap Bernard Sagrim saat menyampaikan keterangan pers kepada wartawan di Grand Studio Metro TV Jakarta, Rabu (16/10/2024) malam.
Namun mantan Bupati Maybrat dua periode ini sedikit menyoroti soal penyajian materi debat kandidat yang menurutnya perlu direvisi.
Halitu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik ke kondisi daerah misalnya bahasa ibu.
Menurutnya, pertanyaan terkait dengan bahasa ibu tidak bisa diterapkan pada warga di tanah Papua lebih khusus Provinsi Papua Barat Daya.
“Coba lihat 350 sub suku tersebar di Tanah Papua pada 7 wilayah adat, jadi pertanyaan bahasa ibu siapa yang mau dimasukan dalam kurikulum pendidikan atau muatan lokal di setiap sekolah seperti yang disampaikan teman-teman paslon lain? Contohnya konteks Papua Barat Daya ada beberapa puluh bahasa ibu, lalu bahasa siapa yang dimasukan dalam kurikulum muatan lokal? Saya kira tim panelis harus jeli terhadap hal-hal seperti ini agar menjadi catatan,” tegas Cagub PBD Nomor urut 5 ini.
Kemudian politisi Golkar itu juga minta kepada penyelenggara dan panelis agar dalam menyusun pertanyaan harus mempertimbangkan kewenangan Pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pasalnya, kewenangan yang ditonjolkan lebih banyak di Pemerintah pusat. Padahal saat ini desentralisasi sudah dilimpahkan ke Kabupaten/ Kota sedangkan pemerintah provinsi lebih banyak sebagai lembaga koordinasi mengakomodir hal-hal yang sifatnya koordinatif.
“Kita tidak turun langsung untuk membangun wilayah karena ranah kewenangan Kabupaten/ Kota dengan demikian saya minta agar dalam debat kedua nanti berikan pertanyaan yang sifatnya merupakan kewenangan Pemerintah provinsi sehingga kita juga menjawab dengan baik sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat,” imbuhnya.
Sagrim berharap, debat perdana ini menjadi pengalaman untuk pelaksanaan debat kandidat paslon Gubernur dan Wagub PBD kedua dan ketiga.
KENN
