as
as

BKD Mamberamo Raya Jadwalkan Penyerahan SK K2 Sebelum Pilkada

IMG 20241108 WA0048

Koreri.com, Burmeso – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mamberamo Raya memastikan akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) bagi tenaga honorer Kategori 2.

SK ini akan diberikan kepada sebanyak 473 tenaga honorer yang telah lama menunggu kepastian status kepegawaian mereka.

BKD telah menjadwalkan penyerahan SK dilakukan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November mendatang.

Kepala BKD setempat Yakobus Kawena, SH menjelaskan penyerahan SK tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai dan memberikan kepastian hukum bagi para tenaga honorer yang selama ini mengabdi di daerah.

“Penyerahan SK ini telah menjadi prioritas, karena ini kita sistem aplikasi sehingga kita upayakan sebelum Pilkada 27 November sudah kita serahkan,” ungkapnya, Jumat (8/11/2024).

Dikatakan Yakobus, meskipun BKD Mamberamo Raya saat ini tengah disibukan dalam persiapan tes CPNS formasi 2024, namun pihaknya tetap berkomitmen dengan janji yang sudah disampaikan kepada honorer bahwa sebelum Pilkada SK CPNS K2 akan diserahkan.

“Saya berharap honorer yang tinggal menerima SK agar tetap tenang dan bersabar karena kami BKD tetap bekerja sesuai aturan yang ada dan akan kita serahkan SK tepat waktu,” tandasnya.

Di kesempatan itu, Yakobus juga meluruskan adanya isu yang berkembang di masyarakat menjelang Pilkada bahwa penyerahan SK CPNS maupun pelaksanaan tes CPNS Formasi 2024 sengaja di undur hingga menjelang Pilkada karena dimanfaatkan oleh calon tertentu.

Isu tersebut, tegas dia, sangat tidak benar dn tidak mendasar.

“Saya tegaskan bahwa terkait adanya isu bahwa kami BKD ada bermain dengan calon Bupati yang memanfaatkan momen ini untuk kepentingan Pilkada, selaku kepala BKD saya tegaskan itu tidak benar. Kami BKD bekerja sesuai aturan dan tidak diintervensi oleh Calon Bupati mana pun,” kembali tegas Yakobus.

Para tenaga honorer yang tergabung dalam kategori 2 ini telah melalui proses seleksi dan verifikasi sejak beberapa waktu lalu.

Penetapan mereka sebagai bagian dari pegawai pemerintah diharapkan dapat membantu pelayanan publik di berbagai bidang, serta memberikan rasa aman bagi mereka dalam menjalankan tugasnya.

NAP