Koreri.com, Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPR-PBD) mulai melaksanakan reses perdana di awal masa jabatan 2024-2029.
35 anggota DPR PBD mulai menjaring aspirasi masyarakat (Asmara) dengan mengunjungi konstituennya di daerah pemilihan masing-masing.
Anggota Fraksi NasDem DPR PBD Frengky Baru, A.Ma.Pd akan turun ke daerah pemilihan (Dapil) yaitu Kabupaten Tambrauw dan Maybrat menjaring aspirasi masyarakat dari tingkat kampung yang paling terpencil dan sulit dijangkau untuk dapat ditampung dan dibawa ke Musrenbang.
Asmara itu akan dikawal dalam Musrenbang tingkat Kecamatan atau Distrik, Kabupaten hingga Provinsi PBD, supaya tahapan perencanaannya sesuai dan dapat ditetapkan dalam APBD Perubahan 2025 dan juga APBD Induk 2026.
“Saya akan mulai reses perdana dari Kabupaten Tambrauw kemudian akan dilanjutkan ke Kabupaten Maybrat,” kata Frengky Baru kepada Koreri.com, Minggu (22/12/2024).
Politisi muda partai pengusung Perubahan itu mengungkapkan beberapa ruas jalan di Kabupaten Tambrauw sampai dengan saat masih membutuhkan perhatian serius Pemda PBD.
Dia mencontohkan, ruas jalan yang menghubungkan Distrik Moraid ke Sausapor, Kwor kemudian daerah Mubrani menuju Amberbaken, Amberbaken Barat ke Distrik Abun.
“Memang sedikit sulit karena beberapa sungai besar yang harus dibangun jembatan. Ironisnya, kalau di Distrik Abun ada orang sakit, masyarakat setempat terkendala apalagi musim angin dan gelombang,” bebernya.
Begitu juga di Kabupaten Maybrat lanjut Frengky, sejumlah ruas jalan provinsi di Mare yang tidak terurus sehingga mengakibatkan pembangunan pada daerah tersebut terhambat.
Menurutnya, ketika ruas jalan yang menghubungkan kampung ke distrik dan kabupaten tidak rusak maka akan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan hingga penanganan stunting dari tenaga medis dapat dengan mudah menjangkau masyarakat di wilayah itu.
Mantan Wakil Ketua DPRD Tambrauw itu mengharapkan agar setelah reses ini, DPR PBD akan melaksanakan hearing bersama Komisi Dewan dengan OPD mitra.
“Kita dorong melalui pimpinan DPR PBD agar dapat mengagendakan hearing bersama OPD teknis, supaya apa yang menjadi aspirasi masyarakat dalam reses ini kita serahkan kepada pimpinan OPD teknis agar dikawal bersama,” pungkasnya.
KENN
