Koreri.com, Sorong – Kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan mantan Kapolres Teluk Bintuni, AKBP Dr. Choiruddin Wachid SIK MM MSi MH, kembali mencuat ke permukaan.
Senator DPD RI dari Dapil Papua Barat Daya, Paul Fincen Mayor, mendesak Kapolri untuk segera mengambil tindakan tegas dengan membatalkan jabatan Choiruddin sebagai Kabid Propam Polda Papua Barat Daya.
Paul menegaskan bahwa dugaan tindak pidana yang terjadi sejak Desember 2024 hingga sekarang, termasuk pelanggaran Pasal 304 KUHP dan Pasal 421 KUHP, harus diusut secara transparan dan tuntas.
Dugaan ini terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan serta dugaan pembiaran dalam kasus yang mengakibatkan penderitaan bagi seseorang.
Lebih lanjut, Paul juga menyoroti hilangnya Iptu Tomi Samuel Marbun, Kasat Reskrim Bintuni, saat menjalankan misi pengejaran terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Hingga kini, belum ada kejelasan terkait nasibnya.
“Bagaimana mungkin seseorang yang tidak bisa bertanggung jawab atas anak buahnya justru diberi jabatan strategis yang lebih tinggi? Ini akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi Polri!” tegas Paul.
Sebagai anggota Komite 1 DPD RI yang membidangi Politik, Pemerintahan, Hukum, HAM, Pertahanan, dan Keamanan, Paul menekankan bahwa untuk menjaga marwah Polri, AKBP Choiruddin tidak boleh menduduki jabatan tersebut.
“Saya meminta Kapolri untuk segera memeriksa yang bersangkutan dan menggantikannya dengan pejabat yang lebih berintegritas,” tambahnya.
Paul juga yakin bahwa masyarakat Papua Barat Daya menginginkan sosok yang bersih, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik untuk menduduki posisi Kabid Propam Polda Papua Barat Daya.
“Polri harus menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, saya dengan tegas menolak penempatan AKBP Choiruddin dan mendesak Kapolri untuk segera menggantikannya!” pungkas Paul.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik.
Akankah Kapolri mengambil langkah tegas? Kita tunggu perkembangannya.
ZAN
