Koreri.com, Jayapura – Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Mamberamo Raya yang sedang menempuh pendidikan di Jayapura kembali mempertanyakan kejelasan bantuan studi dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.
Lantaran hingga saat ini, para mahasiswa tersebut mengaku belum menerima bantuan yang dijanjikan untuk mendukung biaya pendidikan mereka.
Sekretaris Forum Mahasiswa Mamberamo Raya Jorgen Tawane mengakui para mahasiswa yang menempuh studi di beberapa perguruan tinggi baik di Jayapura maupun daerah lain di seluruh Indonesia merasakan dampak langsung terhadap pendidikan mereka.
“Kami sangat mengharapkan bantuan dari Pemda untuk membayar biaya kuliah dan kebutuhan sehari-hari. Tetapi, sampai hari ini belum ada kejelasan kapan bantuan itu akan dicairkan,” akuinya usai melakukan orasi di Asrama Mahasiswa Mamberamo Raya di Perumnas I Waena kemarin.
Lanjut Jorgen, mahasiswa juga mempertanyakan tim yang dibentuk Pemerintah Daerah melalui Bappeda Kabupaten Mamberamo Raya terkait proses pendataan yang telah dilakukan beberapa bulan lalu.
Namun faktanya, hingga kini hasil pendataan itu belum juga dipublish agar dapat diketahui mahasiswa maupun masyarakat setempat.
“Kami seluruh mahasiswa Mamberamo Raya minta kepada tim yang dibentuk Bappeda agar segera memberikan penjelasan ke publik, sudah sejauh mana proses pendataan mahasiswa yang dilakukan sudah sejauh mana? Karena berkas yang dikumpulkan dari tanggal 23 Januari dan batas pengumpulan terakhir tangal 20 Februari 2025 sesuai dengan edaran dari Bappeda Mamberamo Raya, tetapi sampai hari ini tidak ada kejelasan ,” tanya Jorgen Tawane yang diamini rekan mahasiswa lainya.
Senada juga disampaikan Gidion Kayeketawa.
Menurutnya dampak keterlambatan bantuan studi dari Pemda di tahun ini mengakibatkam banyak mahasiswa yang hendak susun skiripsi dan ujian proposal juga wisuda akhirnya terkendala karena ketiadaan biaya.
Bahkan mahasiswa yang akan wisuda pun akhirnya diundurkan ke tahun berikutnya.
“Kami berharap Pemda Mamberamo Raya, kedapannya harus ikut jadwal akademik kampus, supaya pembayaran bantuan studi dilakukan sebelum pembayaran UKT (SPP) di tutup, agar Mahasiswa/mahasiswi Kabupaten Mamberamo Raya jangan ada yang cuti semester,” imbuh Gidion.
Tak hanya itu, para mahasiswa ini juga berharap Pemda Mamberamo Raya dapat menaikan nominal biaya bantuan studi.
Hal itu berkaitan dengan posisi universitas yang berbeda baik di Papua dan di luar Papua atau di Pulau Jawa dimana ada yang berstatus negeri namun juga swasta.
“Jadi sekali lagi kami mahasiswa/mahasiswi meminta untuk pembayaran bantuan studi kami dipercepat di tanggal 9 – 10 April 2025,” desaknya.
“Kalau tanggal ini dilewatkan lagi, maka kami akan mengambil langka yang lebih brutal,” tegas Gidion dengan nada mengancam.
Sebelumnya Wakil Bupati Mamberamo Raya Kevin Totouw, S.IP Wakil Bupati Mamberamo Raya, Kevin Totouw, S.IP meminta para mahasiswa/i asal Mamberamo Raya yang menempuh pendidikan di Jayapura maupun di seluruh daerah di Indonesia untuk tetap bersabar dan tidak melakukan gerakan tambahan atau aksi lantaran penyaluran bantuan studi yang selama ini mereka nantikan belum juga dibayarkan Pemda melalui OPD teknis.
Wabup pun menegaskan bahwa pencairan dana bantuan studi mahasiswa masih menunggu Peraturan Bupati (Perbup) yang sementara dibuat oleh Bagian Hukum untuk menjadi dasar hukum dalam proses penyaluran bantuan studi.
NAP
