Koreri.com, Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP PB) resmi menyerahkan dokumen pokok-pokok pikiran (POKIR) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dokumen POKIR tersebut diserahkan langsung Ketua DPRP PB Orgenes Wonggor, S.IP kepada Ketua TAPD yang juga Sekda setempat Drs. Ali Baham Temongmere,M.TP dalam rapat paripurna penetapan pokok-pokok pikiran DPRP PB Tahun Anggaran 2026 di Aston Niu Manokwari, Kamis (15/5/2025).
Pokok-pokok pikiran DPRP PB tahun 2026 ini disusun berdasarkan hasil reses tahun anggaran 2025.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua I Petrus Makbon, S.H didampingi Ketua Dewan Orgenes Wonggor, S.IP, Wakil Ketua II Syamsudin Seknun, S.Sos., S.H., M.H dan Sekwan Hendra M. Fatubun, S.Hut.
Turut hadir bersama Ketua TAPD, Plt Kepala Bappeda Papua Barat Deassy D Tetelepta, serta Kepala BPKAD Papua Barat Agus Nurrodi.
Wakil Ketua Ketua II Petrus Makbon menegaskan pokok-pokok pikiran DPRP merupakan bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Pokir lanjut dia, menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
“Pokok-pokok pikiran tentunya memiliki manfaat yang signifikan dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah karena pokok-pokok pikiran berfungsi sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat yang telah tersusun sebagai arah kebijakan pembangunan yang diusulkan kepada pemerintah daerah. Pokok-pokok pikiran juga memiliki peran dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Makbon.
Dokumen pokok-pokok pikiran dibacakan Legislator Rudi Sirua menekankan bahwa pembangunan di Papua Barat harus mengedepankan asas keadilan.
Menurutnya, pembangunan tak boleh lagi terfokus di wilayah perkotaan, namun juga harus menjangkau daerah pelosok.
“Fasilitas kesehatan dan pendidikan merupakan layanan publik yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan harus dapat dinikmati seluruh warga Papua Barat, baik di kota maupun di desa,” ujarnya.
Politisi Partai Amanat Nasional itu menyoroti pentingnya perhatian terhadap pembangunan rumah ibadah yang layak, seperti yang banyak diminta masyarakat dalam reses. Begitu pula dengan sektor pertanian, yang menjadi mata pencaharian mayoritas warga, serta perbaikan akses jalan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi lokal.
“Akses jalan merupakan penghubung utama dalam kemajuan suatu daerah. Jika akses jalan dapat dilalui dengan mudah, maka potensi dari daerah itu akan tumbuh dan menjadi modal kemajuan daerah tersebut,” ucapnya.
Dokumen pokok-pokok pikiran tersebut kemudian secara simbolis diserahkan kepada Sekda Papua Barat Ali Baham Temongmere, selaku Ketua TAPD, untuk ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.
Saya terima pokok-pokok pikiran ini untuk selanjutnya kami tindak lanjuti bersama tim anggaran daerah dan untuk pembahasan lebih lanjut kemudian di sinronkan dengan RPJMD Papua Barat 2025-2030,” sahutnya.
RED
