Koreri.com, Timika – Sebuah temuan mencengangkan kembali terjadi di Bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua Tengah, Sabtu (24/5/2025).
Sebanyak 15 butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm berhasil diidentifikasi melalui mesin X-ray kargo bandara.
Amunisi tersebut diketahui akan dikirim ke Ilaga, Kabupaten Puncak, melalui jasa titipan yang melibatkan oknum aparat dan seorang sopir truk minyak dari PT. Sapu Jagat.
Temuan ini mengundang tanda tanya besar terhadap mekanisme pengawasan pengiriman barang di area rawan konflik seperti Papua.
Apalagi, berdasarkan informasi awal, amunisi tersebut tidak dibawa langsung oleh pihak militer atau aparat resmi, melainkan dititipkan oleh seorang oknum aparat kepada sopir sipil pada malam sebelumnya.
Petugas Avsec Maskapai Aman Air, Achmad Fauzi, yang pertama kali menangani temuan ini, sempat menjadi sorotan publik setelah momen pemeriksaan menyebar di media sosial.
Fauzi memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa terjadi disinformasi yang beredar, sembari menyatakan bahwa pengiriman itu merupakan bagian dari operasi resmi negara.
Namun, pernyataan Fauzi tidak menjawab mengapa amunisi negara bisa berpindah tangan ke warga sipil tanpa pengawalan ketat, dan bagaimana proses dokumentasi bisa mengizinkan bungkusan berisi peluru tajam melewati sistem pengawasan tanpa pengantar resmi dari institusi keamanan.
Lebih mengkhawatirkan, klarifikasi yang dikeluarkan menyebut bahwa tidak ada pelanggaran prosedur maupun upaya penyelundupan.
Ini mengundang pertanyaan lebih jauh: Apakah pengiriman amunisi oleh oknum melalui jalur sipil kini dianggap normal?
Pihak otoritas bandara mengklaim telah berkoordinasi dengan aparat terkait, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari instansi militer yang menaungi oknum tersebut.
Oknum anggota yang disebut sebagai penitip amunisi telah dibawa ke Kantor POM Lanud Yohanis Kapiyau, namun hasil pemeriksaan juga belum diungkap ke publik.
Kasus ini menambah panjang daftar insiden yang menyingkap celah dalam rantai pengawasan logistik keamanan negara di Papua.
Transparansi dan akuntabilitas dari pihak berwenang sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan potensi peredaran ilegal amunisi di wilayah konflik.
Publik berhak tahu: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam pengiriman ini, dan mengapa prosedur resmi dilangkahi?
TIM
