Koreri.com, Sorong– Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menjadi momentum penting bagi orang asli papua untuk menyampaikan persoalan yang terjadi.
Momentum penting itu digunakan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRPBD) untuk menyampaikan aspirasi yang dikemas dalam rekomendasi.
Sebanyak 4 point yang tertuang dalam rekomendasi lembaga kultur orang asli papua itu untuk diserahkan kepada Wakil Presiden RI saat meninjau kantor Gubernur PBD di Km 16, Kota Sorong, Rabu (22/4/2026).
Ketua MRPBD Alfons Kambu dalam keterangan persnya kepada wartawan di Sorong, kamis (23/4/2026) mengatakan 4 rekomendasi tersebut merulakan masukan terkait dengan pembangunan di Tanah Papua.
Pertama, terkait investasi sawit dalam program strategis nasional (PSN).
Lembaga MRP meminta agar pemerintah tidak mengulangi persoalan yang terjadi di Merauke dan melakukan evaluasi terhadap izin yang telah ada.
Kedua, pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) lembaga kultur OAP mencatat program ini belum merata di wilayah seperti Raja Ampat, Maybrat, Tambrauw, dan Sorong Selatan.
Mereka mendorong agar program berbasis pangan lokal dan melibatkan tenaga kerja setempat.
Ketiga, terkait Koperasi Merah Putih. Pihaknya menilai pembentukan koperasi sudah berjalan baik, namun menolak jika pembiayaan dibebankan pada dana kampung.
“Dana kampung harus tetap difokuskan untuk pembangunan masyarakat. Jika perlu, dukungan koperasi dialokasikan dari APBN,” tegasnya.
Keempat, menyangkut tata kelola pemerintahan dan pemekaran wilayah. MRP mendorong pemekaran difokuskan pada tingkat kampung dan wilayah pedalaman agar pelayanan lebih dekat dengan masyarakat.
MRPBD juga menyoroti belum adanya mekanisme jelas terkait dana bagi hasil di daerah penghasil. Mereka meminta adanya regulasi yang melibatkan MRP dalam pengawasan distribusi manfaat.
“Tujuannya agar masyarakat di daerah penghasil benar-benar merasakan dampaknya, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi,” ucap Ketua MRPBD
Diharapkan perhatian serius Pemerintah Pusat termasuk Wakil Presiden sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua, dapat memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan di daerah.
Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga representatif seperti MRP menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua sekaligus menjaga keutuhan NKRI.
KENN
