Koreri.com, Jayapura – Komisi IV DPR Papua menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengawasan program perumahan rakyat.
Dalam rapat kerja bersama Balai Penyediaan Perumahan Papua I di Jayapura, Rabu (4/6/2025), Komisi yang membidangi infrastruktur dan sumber daya alam ini membahas strategi pelaksanaan program kerja tahun 2025, khususnya terkait bantuan rumah layak huni (RLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk Orang Asli Papua (OAP).
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, memimpin langsung rapat tersebut, didampingi Wakil Ketua Edward Norman Banua, Sekretaris Jefry Hendry Bisai, serta sejumlah anggota lainnya.
Kepala Balai Perumahan Papua I, Alexander Lopulalan, mengungkapkan bahwa program unggulan saat ini adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi rumah tidak layak huni menjadi layak huni.
“Program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan kami fokus juga pada kelompok OAP. Data penerima diusulkan melalui pemda, kemudian diverifikasi untuk menetapkan kuota bantuan,” jelas Lopulalan.
Pada tahun 2024, lebih dari 2.000 unit rumah telah dialokasikan untuk wilayah Keerom, Jayapura, dan Kepulauan Yapen. Namun, untuk 2025, kuota resmi masih menunggu keputusan dari Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR.
Alexander menyebutkan sejumlah tantangan di lapangan, seperti ketidaklengkapan dokumen warga (KTP, sertifikat tanah), serta belum adanya data MBR yang valid dari beberapa daerah.
“Kami sudah bersurat ke bupati dan wali kota agar segera menetapkan data MBR. Tanpa data ini, kami sulit menentukan penerima bantuan secara tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam rangka memperluas cakupan bantuan, Lopulalan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, kementerian, dan sektor swasta melalui program CSR.
“Kami akan membentuk forum diskusi perumahan agar koordinasi lintas sektor bisa lebih kuat dan terarah,” tambahnya.
Komisi IV Minta Program Prioritaskan Warga Rentan
Anggota Komisi IV, Wagus Hidayat mengapresiasi kerja Balai Perumahan namun juga menyoroti sejumlah kasus di mana warga terdampak bencana kesulitan memperoleh rumah layak akibat kendala administratif.
“Ada warga korban banjir yang sudah mencicil rumah, tapi tidak bisa ditempati karena persoalan BCKIN. Kami minta balai bantu pemutihan agar hak mereka dipulihkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pengembang nakal dan oknum pemberi izin yang tidak sesuai prosedur.
“Perizinan harus diperketat. Program perumahan ini harus menyentuh yang benar-benar membutuhkan, bukan dimanfaatkan oleh pihak tertentu,” pungkas Wagus.
SAV
