Koreri.com, Jayapura — Komisi IV DPR Provinsi Papua menggelar Rapat Kerja bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setempat, Senin (10/11/2025).
Rapat yang berlangsung di aula Kantor PUPR Dok 2 Jayapura dan dipimpin Wakil Ketua Komisi IV, Edwar Norman Banua ini, membahas progres realisasi kegiatan APBD tahun anggaran 2024 dan capaian keuangan 2025.
Turut dihadiri Ketua Komisi IV Joni Y. Betaubun serta anggota komisi Wagus Hidayat, Frangklin Wahei, Albert Merauje, dan Yermias Yanggu.
Dalam paparannya, Edwar Banua menilai kinerja Dinas PUPR berjalan cukup baik dengan angka realisasi yang dinilai memuaskan. Namun, ia menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian seluruh kegiatan sebelum akhir tahun anggaran.
“Kami berharap seluruh anggaran bisa terserap optimal agar tidak menyisakan SILPA di tahun berikutnya,” ujar Edwar.
Untuk memastikan data realisasi sesuai kondisi di lapangan, Komisi IV berencana melakukan pengawasan langsung (turun lapangan) bersama Dinas PUPR dalam waktu dekat.
“Kami ingin memastikan bahwa angka di laporan benar-benar mencerminkan progres nyata di lapangan,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Papua Robert Awi, melaporkan bahwa hingga awal November, realisasi fisik proyek tahun anggaran 2025 telah mencapai 75 persen. Ia optimistis sisa pekerjaan sebesar 25 persen dapat diselesaikan sebelum tutup tahun.
Robert juga menyambut baik rencana pengawasan langsung Komisi IV dan menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendampingi proses tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV Joni Betaubun menyoroti pentingnya program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Dana Otonomi Khusus sebaiknya digunakan untuk program nyata seperti penyediaan rumah layak huni bagi OAP. Itu jauh lebih bermanfaat daripada hanya memberikan uang tunai atau bahan bangunan,” tegasnya.
Menurut Betaubun, pendekatan seperti itu membuat masyarakat bisa merasakan secara langsung kehadiran pemerintah melalui dana Otsus.
SAV
