Koreri.com, Jayapura – Tragedi kaburnya 19 narapidana (napi) dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nabire pada Rabu (2/6/2025) lalu dinilai bukan sekadar insiden keamanan biasa, melainkan cerminan nyata dari krisis sistemik dalam sistem pemasyarakatan di Papua.
Peristiwa ini menyulut kritik keras dari berbagai kalangan, terutama dari Ketua Mahasiswa dan Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) Paul Ohee, yang mendesak pencopotan Kalapas Nabire dan reformasi menyeluruh di sektor ini.
“Ini bukan sekadar kelalaian. Ini adalah bukti kegagalan struktural yang sudah berlangsung lama dan dibiarkan,” tegas dia dalam keterangannya, Jumat (6/6/2025).
Paul menilai peristiwa pelarian ini sebagai akibat dari lemahnya sistem pengawasan, rendahnya akuntabilitas, serta minimnya kepemimpinan yang responsif di tubuh Lapas Nabire.
Desakan Copot Kalapas dan Audit Anggaran.
Ohee secara terbuka meminta Menteri Hukum dan HAM serta Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Papua untuk segera mencopot Kalapas Nabire sebagai bentuk pertanggungjawaban atas bobolnya sistem keamanan.
Ia juga menyerukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran di Lapas Kelas IIA Abepura dan Lapas Kelas IIB lainnya di Papua. Langkah ini dinilai krusial untuk menelusuri potensi penyimpangan dan memastikan transparansi serta efisiensi anggaran publik.
Prioritaskan Putra Daerah dan Bangun Lapas Khusus
Kritik Paul Ohee tak berhenti pada aspek teknis. Ia juga menyoroti pentingnya keadilan struktural dalam penempatan aparatur sipil negara.
Menurutnya, minimnya keterlibatan putra-putri asli Papua dalam posisi strategis di lembaga pemasyarakatan turut berkontribusi pada lemahnya pemahaman konteks lokal dan sensitivitas budaya.
“Kami menuntut agar posisi strategis diisi oleh anak-anak Papua yang paham betul dinamika sosial dan keamanan di wilayah ini,” ujarnya.
Selain itu, Ohee mengusulkan pembangunan Lapas khusus untuk narapidana kasus terorisme dan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Pemisahan ini dianggap penting untuk mencegah radikalisasi di dalam Lapas serta menjaga ketertiban narapidana umum.
Reformasi dan Rotasi Pegawai Lapas
Seruan reformasi juga mencakup perombakan birokrasi internal. KMP3R menekankan perlunya rotasi dan promosi pegawai secara transparan untuk mendorong profesionalisme dan mengakhiri budaya stagnasi.
Ohee menilai lingkungan Lapas terlalu lama dibiarkan tertutup dan tidak adaptif terhadap tantangan baru.
Momentum Perubahan
Peristiwa kaburnya 19 narapidana ini menjadi titik balik yang tidak bisa diabaikan. Bagi Ohee dan KMP3R, ini adalah panggilan darurat untuk melakukan reformasi menyeluruh sistem pemasyarakatan di Papua.
“Jika tidak ada tindakan tegas hari ini, maka kita sedang menciptakan bom waktu yang akan terus meledak di masa depan,” pungkasnya.
EHO
