Koreri.com, Manokwari – Batalnya kunjungan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri ke wilayah calon daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Manokwari Barat kini memicu polemik di kalangan masyarakat setempat.
Masyarakat lantas menyoroti soal adanya surat dari Bupati Tambrauw Yeskiel Yesnath yang kabarnya meminta kunjungan tersebut dibatalkan.
Kaitannya dengan polemik tersebut, Ketua Panitia Rekonsiliasi Pemekaran DOB Manokwari Barat dan DOB Mpur Niko Anari bersama Ketua Aliansi Pembentukan DOB Manokwari Barat Marinus Bonepai pun angkat bicara.
Keduanya meminta Bupati Tambrauw turun langsung dan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait informasi soal surat yang membatalkan Dirjen Otda Kemendagri tersebut.
Dikatakan Niko Anari, sejak Rabu (18/6/2025) hingga saat ini pemalangan jalan yang dilakukan masyarakat di Kampung Janduraw masih terus berlangsung.
Masyarakat setempat tetap menanti kehadiran Bupati Tambrauw Yeskiel Yesnath yang hingga saat ini belum memenuhi tuntutan mereka.
“Dijadwalkan tim Kemendagri tanggal 19 tiba di Manokwari dan 20 ke Kebar, namun karena surat Bupati Tambrauw membatalkan kunjungan dan persiapan yang dipersiapkan masyarakat secara swadaya, sekarang Bupati harus ketemu dengan masyatakat untuk bicara dari hati ke hati,” imbuh Niko Anari, Sabtu (21/6/2025).
Karena hanya dengan kehadiran Bupati Tambrauw untuk menjelaskan surat yang menyebabkan batalnya kunjungan Dirjen Otda, pemalangan dibuka dan aktivitas masyarakat kembali normal.
Diakui, surat Bupati Tambrauw kepada Kemendagri sudah beredar luas di masyarakat, dan diyakini pembatalan kunjungan dirjen Otda disebabkan akibat surat yang dilayangkan Bupati tersebut.
“Dalam surat Bupati menyebut kunjungan dirjen Otda akan menimbulkan konflik, seorang Bupati seharusnya melihat langsung di masyarakat jangan sampai menyampaikan sesuatu yang tidak benar,” lanjut dia.
Sementara itu, Marinus Bonepai juga mengaku tim pemekaran DOB Manokwari Barat dan DOB Mpur siap memberikan jaminan keamanan kepada Bupati Tambrauw yang akan hadir bertemu masyarakat.
Sebagai seorang pemimpin daerah, Menurutnya Bupati harus turun dan mendengarkan langsung yang menjadi keinginan masyarakat diwilayah Kebar raya sebagai wilayah administrasinya.
“Kami tim siap memberikan jaminan keamanan, jika Bupati mau datang dan menyelesaikan permasalahan ini segera. Karena jika dibiarkan maka akan terus menganggu aktifitas masyarakat terutama yang melalui jalan trans nasional Papua Barat – Papua Barat daya,” ujar Bonepai.
Marinus menambahkan, keterlibatan Kabupaten Manokwari dan Provinsi Papua Barat dalam upaya pemekaran DOB Manokwari Barat karena zejak awal pengusulan dilakukan oleh dua pemerintahan tersebut.
“Provinsi Papua Barat yang sejak awal mengusulkan pemekaran DOB Manbar jauh sebelum kehadiran Provinsi Papua Barat Daya, tentunya Papua Barat juga berharap agar segera diselesaikan dengan baik,” tandas dia.
RED
