Koreri.com, Timika – Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun masa depan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa, mengatakan sejumlah program sekolah unggulan dan sekolah gratis kini telah memasuki tahap pelaksanaan, termasuk di wilayah Nabire dan Mimika.
“Pembangunan gedung Sekolah Garuda di Nabire, sertifikat lahannya sudah rampung. Lahan seluas empat hektar sudah disiapkan lengkap dengan pagar dan rumah jaga. Kami targetkan ground breaking Oktober 2025,” kata Gubernur Meki Nawipa kepada wartawan di Timika, Selasa (22/7/2025).
Sekolah Garuda ini merupakan bagian dari program Sekolah Rakyat, yang dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang terdampak konflik dan mendapat perhatian dari Kementerian Sosial.
Gubernur menyebut, saat ini sedang dibahas upaya kerja sama lebih lanjut dengan Kementerian Sosial agar program ini berjalan maksimal.
“Kami ingin anak-anak Papua Tengah yang rentan bisa tetap bersekolah dan punya masa depan. Sekolah rakyat ini adalah jembatan bagi mereka,” tegasnya.
Program Sekolah Sepanjang Hari
Tak hanya itu, Gubernur Meki juga memastikan bahwa program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) akan mulai diluncurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah pada Agustus 2025 untuk jenjang SMA dan SMK.
“Yang penting datanya jelas, gurunya ada, dan bangunannya siap. Kalau semua terpenuhi, pemerintah provinsi akan biayai penuh,” katanya
Dijelaskan, program ini direncanakan akan diperluas ke jenjang SD dan SMP mulai tahun 2026.
Untuk tahap awal, SSH akan dibangun di tiga kabupaten: Mimika, Nabire, dan Paniai, dimulai dari wilayah yang aksesnya sudah terbuka. Salah satu lokasi yang diprioritaskan adalah Kokonao, Mimika, tempat rencana pembangunan sekolah SD dan SMP.
“Saya harap Bupati juga sudah siapkan yayasan pendukung di daerah masing-masing. Ini akan jadi aset pemerintah daerah. Kita ingin sekolah yang benar-benar siap dan berkomitmen,” imbuhnya.
Gubernur juga menegaskan pentingnya kejelasan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan ketersediaan tenaga pengajar di sekolah-sekolah yang akan menerima subsidi penuh dari pemerintah provinsi.
Bahkan sekolah swasta yang belum memiliki guru tetap, akan dibiayai gajinya oleh Pemprov.
“Sekolah gratis ini bukan hanya untuk orang Papua saja. Ini milik semua warga Papua Tengah. Tidak ada diskriminasi. Kami ingin pendidikan merata dan berkualitas bagi semua anak-anak,” pungkas Nawipa.
Dengan kolaborasi antara Pemerintah provinsi dan kabupaten, Gubernur Meki Nawipa optimis bahwa Papua Tengah akan menjadi model pendidikan yang inklusif dan modern di Tanah Papua.
EHO
