Koreri.com, Sorong – Organisasi Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Sorong menggelar Workshop Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Berkeadilan berbasis keanekaragaman hayati di Aston Hotel Sorong, Selasa (26/8/2025).
Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhamadiyah Kabsor yang juga Ketua Panitia Workshop, Dwi Suratman menjelaskan pihaknya sebagai organisasi otonom yang bergerak melalui dakwah dengan aksi nyata sudah terlebih dahulu berkontribusi di dunia pendidikan dan Kesehatan.
Maka melalui workshop ini, diharapkan adanya kolaborasi antara Pemuda Muhamadiyah dengan berbagai stakeholder baik Pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga lainnya yang peduli dengan keberlangsungan kehidupan perhutanan di Papua Barat Daya.
“Kami memulai dengan langkah kecil dan menyadari bahwa perlu adanya sinergitas dan kolaborasi dengan banyak pihak untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengelolaan kehutanan terutama di Papua Barat Daya,” akuinya.
Sebelumnya dari pimpinan Muhamadiyah di pusat telah menunjukkan keseriusan untuk pengelolaan hutan. Salah satunya, melakukan MoU dengan Kementerian Kehutanan yang bertujuan untuk pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan
“Ini adalah bentuk komitmen Muhamadiyah,” tegas Dwi.
Selain Workshop, juga diluncurkan modul pendidikan konservasi yaitu modul kontekstual yang disusun berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) PBD kerjasama dengan organisasi atau NGO Fauna Flora asli yang ada di wilayah setempat.
“Contohnya catatan mengenai jenis-jenis burung Cenderawasih endemik yang tersebar di pesisir dan di wilayah pegunungan Papua Barat Daya,” rinci Dwi.
Staf Ahli Bidang Ekonomi,Pembangunan dan Keuangan George Yarangga mewakili Pemerintah Provinsi PBD mengapresiasi workshop digagas Pemuda Muhamadiyah Kabsor.
Kegiatan ini menunjukkan bahwa generasi muda, khususnya organisasi kepemudaan Islam seperti Muhammadiyah tidak hanya peduli pada isu keagamaan dan sosial tetapi juga aktif mengambil bagian dalam upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan khususnya bagi hutan di Papua Barat Daya.
“Hari ini, kita dihadapkan pada tantangan besar: deforestasi, degradasi lingkungan, eksploitasi sumber daya yang tidak adil, serta minimnya partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan. Karena itu pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan bukanlah pilihan, melainkan keharusan pendekatan berbasis keanekaragaman hayati kearifan lokal, serta keadilan ekologis dan sosial harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan kita,” tegas Yarangga.
Workshop ini, lanjut dia, tentu menjadi momen penting untuk mendiskusikan gagasan, menyusun strategi, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi pemuda, dan masyarakat adat, demi menjaga hutan kita tetap lestari untuk generasi yang akan datang
“Saya berharap dari kegiatan ini akan lahir rekomendasi-rekomendasi strategis yang dapat ditindak lanjuti di tingkat kebijakan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan selalu membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan semua pihak demi pembangunan yang adil, lestari dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan,” pungkasnya.
ZAN
