Koreri.com, Timika – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama empat kepala distrik bertempat di Ruang Serba Guna Dewan setempat, Senin (15/9/2025).
Ke empat Distrik tersebut masing-masing Hoya, Mimika Barat, Mimika Tengah, dan Kuala Kencana.
Rapat dipimpin Ketua Komisi III, Herman Gafur didampingi Wakil Ketua Adolf Omaleng, Sekretaris Herman Tangke Pare serta anggota Rampeani Rachamn, Yan Pieterson Laly dan Fredewina Matirani.
Fokus pembahasan mencakup pelayanan publik, infrastruktur, kesehatan, transportasi hingga persoalan keamanan yang masih menjadi hambatan di empat wilayah tersebut.
Herman Gafur menegaskan, forum ini tidak hanya mendengar keluhan, tetapi juga mencari langkah penyelesaian yang bisa segera ditindaklanjuti.
“Ini tentang kebutuhan dasar masyarakat. Kami tidak ingin masalah ini berlarut-larut, karena pelayanan publik harus tetap berjalan,” ujarnya.
Hoya: Kantor Distrik Belum Ada, Transportasi Mahal
Persoalan utama di Distrik Hoya adalah belum adanya kantor distrik. Akibatnya, 45 pegawai terpaksa bekerja dari Timika.
“Bagaimana pelayanan bisa maksimal kalau kantornya saja tidak ada?” tegas Herman.
Selain itu, biaya transportasi menuju Hoya yang mencapai Rp180 juta per perjalanan menjadi beban besar. Komisi III mendorong Pemkab segera mempercepat pembangunan landasan perintis (lapter) agar akses ke Hoya lebih murah dan efisien.
Kuala Kencana: Kantor Distrik Mangkrak
Di Kuala Kencana, pembangunan kantor distrik yang belum rampung juga menjadi sorotan. Peralihan tanggung jawab dari Bagian Tata Pemerintahan ke Dinas PUPR dinilai memperlambat progres.
“Kami minta Bupati mengevaluasi agar pembangunan segera dipercepat,” kata Herman.
Selain itu, pembangunan Kantor Kelurahan Karang Senang masih terkendala masalah lahan. Komisi III meminta Pemkab tegas menindak pihak-pihak yang memperlambat proses tersebut.
Distrik Mimika Barat dan Tengah: Transportasi dan Air Bersih
Kedua distrik ini menyoroti mahalnya biaya transportasi akibat ketiadaan layanan publik yang terjangkau. Komisi III mengusulkan subsidi transportasi dari Dinas Perhubungan sebagai solusi jangka pendek.
Tak hanya itu, proyek pengadaan air bersih tahun 2024 yang belum bermanfaat bagi masyarakat juga diminta segera dituntaskan.
“Harapannya akhir 2025 atau awal 2026 sudah benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Di wilayah Utikini (Distrik Kuala Kencana), masyarakat mengharapkan adanya Puskesmas maupun Pustu. Komisi III menekankan pentingnya percepatan pembangunan fasilitas kesehatan agar pelayanan lebih dekat dengan warga.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III akan memanggil OPD teknis terkait untuk membahas eksekusi lapangan.
“Kami akan kawal hingga ada langkah nyata. Sesuai visi-misi Bupati dan Wakil Bupati: membangun dari kampung ke kota, maka ini harus diwujudkan,” pungkas Herman.
ANS
