Koreri.com, Timika – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika menggelar Focus Group Discussion (FGD) Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2025, Rabu (15/10/2025).
Dimomen yang sama sekaligus dilakukan Sosialisasi Penyusunan Laporan Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebagai Syarat Salur Tahap III TA 2025.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Emanuel Kemong dan dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dr. Ir. Yohana Paliling, M.Si serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu dana Otsus dan DTI.
Dalam arahannya, Wabup menjelaskan bahwa pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah daerah dalam penggunaan dana Otsus dan DTI, sekaligus mempersiapkan laporan syarat salur tahap ketiga.
“Kegiatan FGD ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana capaian kinerja pemerintah daerah dalam penggunaan dana Otsus dan DTI. Banyak hal yang perlu didiskusikan dan dievaluasi, terutama terkait dengan pemenuhan syarat salur tahap ketiga,” ujarnya.
Wabup Kemong menegaskan pentingnya perhatian dari pimpinan OPD terhadap target realisasi fisik dan keuangan, serta pencapaian output kinerja yang menjadi bagian dari laporan syarat salur.
Ia meminta seluruh OPD untuk segera merealisasikan penggunaan dana yang telah disalurkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Kas Daerah (RKUD).
Selain itu, ketepatan waktu penyampaian laporan menjadi salah satu variabel penting dalam penyaluran dana Otsus tahap ketiga, yang mensyaratkan realisasi hingga 70% dari total pagu alokasi dan capaian output minimal 50%.
“Saya harapkan para pimpinan OPD benar-benar memperhatikan ketepatan waktu penyampaian laporan karena ini menjadi salah satu indikator utama dalam proses salur tahap ketiga,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wabup menyampaikan bahwa pelaksanaan FGD Otsus ini merupakan momen penting untuk mengukur kualitas pelayanan pemerintah daerah terhadap Orang Asli Papua (OAP), khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan infrastruktur dasar.
“Melalui program dan kegiatan di setiap OPD, kita harus memastikan bahwa apa yang dilaksanakan benar-benar menjadi prioritas yang bersifat penting, mendesak, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat OAP, baik di wilayah kota, pegunungan, maupun pesisir,” ungkapnya.
Wabup juga menekankan bahwa pembangunan yang tepat sasaran akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di kampung-kampung terpencil yang jauh dari akses pelayanan pemerintah.
Menutup arahannya, ia mengapresiasi peran aktif para Kasubag Program di masing-masing OPD, yang dinilai sebagai ujung tombak dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan.
“Saya berharap seluruh peserta, terutama Kasubag Program, dapat berperan aktif dalam FGD ini. Saudara-saudara adalah garda terdepan dalam memastikan arah pembangunan yang tepat dan berdampak nyata bagi masyarakat Mimika,” pungkasnya.
Kegiatan FGD Otsus TA 2025 ini menjadi bagian penting dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memastikan pengelolaan dana Otsus dan DTI berjalan efektif, transparan, serta berorientasi pada hasil nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
HMS
