Koreri.com, Ambon – Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah (BPKW) XX – Maluku melaksanakan evaluasi kinerja akhir tahun 2025 yang berlangsung di Grand Ballroom Natsepa Hotel Pulau Ambon, Rabu (17/12/2025).
Giat evaluasi tersebut dihadiri pejabat di kalangan internal BPKW XX Maluku.
Kasubag BPKW XX – Maluku Stenli Loupatty, S.Pd, menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk evaluasi dalam upaya untuk mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan dan birokrasi Pemerintah yang bersih serta bebas dari KKN juga melayani dengan baik.
“Dalam giat ini, segala sesuatu yang telah dirancang di awal sampai akhir tahun dan kita perlu melakukan evaluasi. Juga evaluasi seberapa jauh pencapaian kita dari sisi realisasi anggaran maupun juga program yang kita orientasikan serta keberhasilan-keberhasilan dan kegagalan-kegagalan yang ada itu bisa terpotret dalam evaluasi sehingga menjadi ruang untuk memotret diri kita sendiri,” imbuhnya.
Olehnya itu, tegas Loupatty, evaluasi kinerja ini akan jadi momentum untuk melakukan berbagai persiapan seperti pembekalan dari sisi kebijakan publik dengan melibatkan unsur akademisi dari Universitas Pattimura Ambon.
“Juga tata kelola keuangan baik dari aspek pajak maupun juga pertanggungjawaban keuangan dari KPPN Maluku sehingga betul-betul mengedukasi seluruh pegawai di lingkup Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX agar memahami fungsinya dalam melakukan sebuah tugas dan tanggungjawabnya sebagai ASN,” tegasnya.
Jelas Loupatty, sebuah Pemerintahan yang baik dan bersih tentu memiliki komitmen dalam melayani dan akan mampu melakukan sesuatu yang baik bagi pembangunan kebudayaan di Maluku.
Ia juga menyebutkan sejumlah kendala yang dihadapi.
“Pertama, yaitu penganggaran yang turun itu agak sedikit terlambat. Kita Kementerian baru sehingga dalam pemetaan itu di akhir bulan Mei baru kita peroleh. Kita masih melakukan pengelolaan dan itu sudah hampir mendekati akhir semester pertama,” sebutnya.
Kedua, berkaitan dengan kendala aspek cuaca dan iklim yang memang sangat mempengaruhi dalam mengimpementasikan program.
“Kita harus melakukan penyesuaian pada lokasi-lokasi yang mana kita bisa laksanakan kegiatan dan pada lokasi-lokasi mana yang harus kita batasi kegiatan-kegiatannya. Sehingga itu disesuaikan dengan waktu, bulan dan iklim karena memang kita sendiri tahu bahwa beberapa waktu kemarin ada pemberitahuan dari BMKG mengenai warning,” cetusnya.
Kasubag juga menyinggung soal kondisi Maluku yang wilayahnya di dominasi laut atau perairan.
“Kita sangat memahami itu sehingga BPKW XX melakukan perencanaan hingga pelaksanaan program dan anggaran itu disesuaikan dengan kondisi geografis serta iklim,” singgungnya.
Meski demikian, Loupatty mengakui secara keseluruhan capaian BPKW XX cukup maksimal untuk merealisasikan anggaran dengan berbagai implementasi dan sinergitas yang dibangun Bersama Pemerintah propinsi juga Kabupaten/Kota yang ada di Maluku.
“Kami berharap capaian di tahun ini akan menjadi pemantik bagi kami untuk mengupayakan suatu pelestarian kebudayaan yang lebih baik. Dan khususnya dalam menata kebudayaan yang ada di Maluku,” imbuhnya.
Diakhir pernyataannya, Loupatty juga berharap melalui kegiatan ini dapat menumbuhkan pengetahuan, kompetensi dari pegawai terkait dengan tugas dan fungsi sebagai seorang ASN, serta menambah pengetahuan dari aspek kebijakan publik dalam tanggungjawab organisasi pemerintah maupun juga dalam tata kelola anggaran.
“Karena memang hari ini kita tidak bisa lagi melakukan sebuah hal yang bertentangan dengan regulasi tetapi mengedepankan tata kelola keuangan yang berbasis pada empat asas yaitu efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Karena itu sudah mulai dicanangkan di BPKW XX Maluku,” pungkasnya.
BKL
