Koreri.com, Timika – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Papua Tengah mendesak Kapolda dan jajarannya segera mengambil langkah hukum tegas menyusul konflik antarwarga di Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika.
Direktur YLBH Papua Tengah, Yoseph Temorubun, menilai eskalasi konflik yang berulang menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan ketidaktegasan aparat di tingkat Polres Mimika.
Konflik yang menelan korban jiwa dan luka-luka itu dinilai tidak boleh lagi diperlakukan sebagai persoalan sosial biasa, melainkan murni tindak pidana yang harus diproses hukum secara transparan dan adil.
“Kami meminta Kapolda Papua Tengah turun tangan langsung. Penanganan konflik Kwamki Narama tidak boleh berlarut-larut dan dibiarkan tanpa kepastian hukum. Negara tidak boleh kalah oleh kekerasan,” tegas Yoseph Temorubun dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).
YLBH juga mendesak Kapolres Mimika untuk segera mengambil langkah hukum konkret terhadap seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku kekerasan, provokator, maupun pihak-pihak yang diduga memperkeruh situasi.
Penegakan hukum yang tebang pilih dinilai hanya akan memperpanjang siklus balas dendam di tengah masyarakat.
Menurut YLBH, pembiaran terhadap konflik komunal di Mimika berpotensi menciptakan preseden buruk bagi supremasi hukum di Papua Tengah.
Aparat keamanan diminta bertindak profesional, independen, dan tidak terjebak dalam pendekatan kompromi adat semata ketika sudah terjadi tindak pidana berat.
“Jika hukum tidak ditegakkan secara tegas, maka korban akan terus berjatuhan dan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap negara,” ujarnya.
YLBH Papua Tengah menegaskan, penanganan konflik Kwamki Narama harus menjadi ujian serius bagi kepemimpinan aparat keamanan di Papua Tengah dalam menjamin rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga.
EHO
