Koreri.com, Timika – Konflik sosial di wilayah Kapiraya, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika yang berbatasan dengan Kabupaten Deiyai kembali menjadi sorotan.
Isu yang berkembang di media sosial, termasuk tudingan yang menyeret nama Bupati Mimika, menuai respons dari tokoh masyarakat suku Amungme.
Tokoh Amungme, Yohanes Kibak menilai polemik yang terjadi di Kapiraya seharusnya tidak diarahkan pada Pemerintah daerah, apalagi membawa-bawa nama pribadi kepala daerah.
Ia menegaskan, konflik yang terjadi merupakan persoalan antarwarga di tingkat lokal, bukan kebijakan atau intervensi pemerintah.
“Masalah Kapiraya itu urusan masyarakat di sana. Jangan bawa-bawa nama Pemerintah, apalagi sebut Bupati Mimika memelihara konflik. Itu tidak benar,” kecam Yohanes Kibak dalam keterangannya kepada Koreri.com, Senin (16/2/2026).
Ia meminta aparat kepolisian menindak tegas pihak-pihak yang dianggap memprovokasi situasi dengan menyebarkan narasi yang menyeret nama Bupati Mimika Johannes Rettob.
Menurutnya, tudingan tanpa dasar justru berpotensi memperkeruh suasana dan memperlebar konflik.
Kibak juga mengingatkan agar persoalan yang melibatkan masyarakat Kamoro, Mee, maupun pendatang tidak digiring menjadi isu suku atau politik.
Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak ulayat dan sejarah kebersamaan warga yang telah lama hidup berdampingan di Kapiraya.
“Kalau bicara suku, itu bukan baru datang kemarin. Keluarga perintis sudah lama tinggal bersama orang Kamoro. Jadi jangan framing seolah-olah ada suku tertentu yang disuruh bikin masalah,” cetusnya.
Di sisi lain, Kibak mengajak tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah dari Kabupaten Mimika maupun kabupaten bertetangga seperti Deiyai, Dogiyai, dan Paniai untuk duduk bersama mencari solusi damai.
Menurutnya, pendekatan dialog antarwilayah menjadi langkah penting agar isu tidak melebar dan memicu ketegangan baru.
Kibak juga menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang, menurutnya, kerap melempar tanggung jawab persoalan sosial kepada kepala daerah.
Ia mencontohkan sejumlah kasus sebelumnya di wilayah lain yang turut menyeret nama Bupati tanpa bukti yang jelas.
“Kalau ada oknum tidak puas dengan pemerintahan saat ini, jangan setiap masalah lempar ke Bupati atau Wakil Bupati. Fokus saja pada pokok persoalan,” tekannya mengingatkan.
Meski menyatakan dukungan terhadap Pemerintahan pasangan Johannes Rettob–Emanuel Kemong, Kibak mengingatkan bahwa proses pembenahan tata kelola pemerintahan membutuhkan waktu.
Ia meminta masyarakat memberi ruang bagi pemerintah bekerja sembari tetap membuka ruang kritik yang konstruktif.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kebebasan berpendapat di ruang publik, termasuk media sosial, tetap harus disertai tanggung jawab.
Aparat penegak hukum diharapkan bertindak profesional dan proporsional, agar penanganan konflik Kapiraya tidak hanya menyasar provokasi, tetapi juga memastikan akar persoalan dapat diselesaikan secara adil dan damai.
EHO
