Freeport Indonesia: Mengelola Kerja Nyata vs Sentimen Negatif di Tanah Papua

IMG 4108
Foto Istimewa

Koreri.com, Nabire – PT Freeport Indonesia (PTFI) yang beroperasi di kompleks deposit Grasberg, Papua adalah salah satu perusahaan besar yang cukup dikenal di industri pertambangan kelas dunia.

Bagi perusahaan dengan orientasi profit (keuntungan, Red.) ini, operasi selamat, efisien serta produktivitas tinggi adalah sebuah tindakan yang konkrit dan memberikan hasil terukur serta menjadi penentu utama seluruh kesuksesan operasi dengan kontribusi yang tidak sedikit bagi kas negara dan daerah.

Pada April 2025 lalu, PTFI melaporkan setoran laba bersih sebesar Rp7,73 triliun bagi Pemerintah pusat dan daerah dengan distribusi, Pemerintah pusat menerima Rp3,1 triliun dan Pemerintah daerah sebesar Rp4,63 triliun.

Di daerah, distrisbusi laba (keuntungan, red.) dibagi ke Pemerintah Provinsi Papua Tengah sekitar Rp1,16 triliun, Pemerintah Kabupaten Mimika sekitar Rp1,92 triliun. Sementara 7 kabupaten lainnya di Provinsi Papua Tengah menerima sekitar Rp1,55 triliun.

Dari kontribusi positif dalam bentuk cash flow in (uang masuk, red.) yang tertera di atas, secara normatif PTFI telah memberikan kontribusi yang sangat baik bagi pusat dan daerah.

Disamping itu, PTFI juga memberi kontribusi nyata dalam bentuk tanggung jawab sosial korporat atau yang dikenal dengan Sosial Investment Program bagi masyarakat sebesar 1% dari pendapatan kotor perusahaan yang akan terus dibayarkan hingga operasi PTFI berakhir.

Dana Investasi Sosial sebesar 100 juta US Dollar atau setara dengan Rp1,67 Triliun lebih pertahun tersebut dititik-beratkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya telah diberikan sejak 1996 serta saat ini dikelola oleh Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK).

Beberapa Program Investasi Sosial terkait pendidikan, PTFI mendirikan Sekolah Asrama Taruna Papua dan Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) yang dikhususkan pada vokasi teknis.

Tidak sampai disitu saja, melalui YPMAK, PTFI turut menyalurkan beasiswa dari tingkat SD hingga S3 kepada ribuan penerima manfaat sebagai wujud kepedulian pada kemajuan masyarakat di Tanah Papua sejak 1996.

Dan yang terbaru, dan tentu paling fenomenal adalah sumbangsih bagi pusat inovasi dan kolaborasi untuk pengembangan talenta muda Papua di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dengan dibangunnya Gedung Sains & Kemitraan di Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.

Fasilitas modern tiga lantai hasil kolaborasi dengan PTFI dan diresmikan akhir 2025 lalu dirancang ramah lingkungan, dilengkapi 14 ruang kelas, auditorium berkapasitas 150 orang, dan teknologi canggih untuk mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan di Papua.

Dari sektor kesehatan, Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika beroperasi aktif melayani masyarakat.

RSMM Timika telah memberikan layanan kepada lebih dari hampir 3 juta pasien selama 26 tahun lebih beroperasi di Mimika sejak diremikan Agustus 1999 silam.

Untuk diketahui, RSMM adalah milik Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) sebagai pengelola dana kemitraan dari PT Freeport Indonesia (PTFI).

Tak ketinggalan, sektor olahraga pun turut menjadi perhatian PTFI dengan menghadirkan Papua Football Academy (PFA) yang sudah berjalan beberapa tahun dan menghasilkan talenta-talenta muda hebat di cabang sepak bola.

Bahkan tak sedikit dari siswa PFA yang kini bisa merasakan atmosfir sepak bola internasional.

Terbaru, 3 pesepak bola muda PFA baru saja mendapat kesempatan emas untuk mengikuti program training camp dan seleksi bersama klub-klub sepak bola di Austria.

Program tersebut bertajuk “PFA Elite Camp 2026 Goes to Austria”. Ketiganya masing-masing Dolvi T. Salossa, Jupri Kogoya dan Yance Glen Imbiri.

PTFI juga terlibat aktif dalam melakukan pengendalian penyakit menular seperti HIV/ AIDS dan malaria, penurunan stunting dan kesehatan ibu dan anak yang juga merupakan program pemerintah, penyediaan fasilitas air bersih, dan beberapa program lainnya.

Penyerapan tenaga kerja lokal dan perusahaan-perusahaan hasil inkubasi yang saat ini melayani PTFI adalah wujud pemberdayaan ‘human capital’ dan pembangunan ekonomi masyarakat yang cukup memberikan kontribusi nyata lintas provinsi di Tanah Papua.

Kontribusi-kontribusi nyata itu secara tidak langsung menimbulkan fenomena baru yang menempatkan PT Freeport Indonesia seolah-olah berstatus ‘lebih tinggi’ dari Pemerintah Daerah di seluruh Tanah Papua. Terlebih jika dibandingkan dengan kekuatan dana operasi yang mencapai triliunan rupiah per tahun.

Coba saja bandingkan dengan APBD setiap provinsi di Tanah Papua? Jika di totalkan pun, angka dana operasional PTFI tetap lebih tinggi kan!?

Fenomena ini bukan sekadar masalah komunikasi publik atau penyampaian-penyampaian ke titik terjauh dari ‘strata kemasyarakatan’, melainkan kombinasi kompleks antara persepsi, ekspektasi tinggi, dan psikologi sosial.

Maaf kata, dana investasi sosial yang cukup fantastis dan kerja nyata yang tak terhitung yang sudah dilakukan PTFI akan selalu menjadikan Pemerintah berada lebih rendah dari perusahaan raksasa tersebut.

Parahnya, kondisi itu menyebabkan meningkatnya ekspektasi agar perusahaan memberikan lebih.

Jika situasi ini tidak diperbaiki maka Freeport akan terus menjadi bayang-bayang dari Pemerintah Daerah. Dan bahkan beberapa oknum petinggi daerah yang sempit pemikirannya akan ikut terbawa, “Ada apa-apa, tanya Freeport”.

Belum lagi isu-isu “Made in Jakarta” yang tidak memahami konteks secara menyeluruh tetapi membangun opini dengan asumsi miring, turut memperkeruh pandangan masyarakat luas dan meningkatkan sentimen negatif bagi PTFI.

Kata Yaklep yang merupakan karyawan PTFI, “Dorang pikir Freeport ini Pemerintah kah? Apa-apa, semua salahkan ke Freeport. Dong sehat kah?!

“Eh…. kam (kamu, red) harus tahu bahwa PTFI itu bukan negara, bukan Pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, tapi dong itu perusahaan atau korporasi. Dong tra punya rakyat, tapi dong punya tanggung jawab sosial,” tegasnya.

“PTFI itu beda dengan Pemda yang punya masyarakat. Karena dong itu perusahaan dan ada aturan main dalam tanggung jawab sosial di wilayah operasi tambang. Kewajiban upeti ke negara telah dilakukan, ke Pemprov dan 8 Kabupaten di Papua Tengah sudah dilakukan atau DBH Migas,” cetus Yaklep.

Diluar dari itu, ada satu lagi yaitu Dana Investasi Sosial PTFI yang nilainya triliunan pertahun yang sudah dibahas pada bagian atas tulisan ini.

“Booo……perusahaan ini dia habis-habisan sampe demi tanah ini,” seru Yaklep seraya mengelus dadanya.

Karena itu, jajaran Pemerintah dari bawah sampai atas itu wajib bekerja secara profesional untuk bisa mengimbangi profesionalisme yang terbangun di dunia industri.

Jika hal itu tidak dilakukan, maka kepercayaan publik akan terus menjadi ganjalan bagi para pemimpin daerah, karena barometer kepercayaan masyarakatnya akan terus dibandingkan dengan PTFI sehingga setiap kesalahan akan diarahan ke perusahaan tambang tersebut.

Analogi sederhana menggambarkan ini adalah, Johor Bahru di Malaysia. Wilayah tersebut harus selalu bisa mengimbangi Singapura sehingga ketimpangan yang terjadi diupayakan seminimal mungkin.

Lebih lanjut, akan terlihat tidak seimbang, jika Singapura dibandingkan dengan Batam yang ada Indonesia.

Analogi ini kita jadikan contoh lebih spesifik. Bayangkan jika, kita membandingkan tata kelola Desa Waa, Banti dan Arwanop yang hanya bersebelahan dengan operasi PTFI yang ada di Tembagapura yang merupakan salah satu area di kompleks deposit Grasberg, Papua.

Untuk itu, mengelola kerja nyata kolaboratif antara PTFI dan Pemerintah akan menjadi jalan untuk mendobrak sentimen negatif yang terbentuk di kalangan masyarakat di Tanah Papua.

Di perusahaan sekelas PTFI, peraturan dijalankan dengan sebaik mungkin, target dibuat dengan jelas, eksekusi direncanakan dengan seksama berdasarkan kerangka waktu yang terukur serta alokasi budget yang penyimpangannya minimum.

Pemerintah tidak perlu malu untuk belajar tata kelola perusahaan kelas dunia untuk diadopsi ke bidang-bidang tertentu dan cocok di pemerintahan yang ada di daerah. Rugi jika hal itu tidak dilakukan !

Ingat, tidak semua orang bisa dapat kesempatan untuk belajar ke perusahaan-perusahaan kelas dunia seperti Freeport yang sedang beroperasi di Tanah Papua.

Demi kemajuan di Tanah Papua, jangan lewatkan kesempatan itu!

Pembahasan ini belum rampung, kita koma dulu ya dan lanjutkan di ulasan lainnya.

 

Konten Khusus – Redaksi Koreri