Koreri.com, Sorong – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) mulai tancap gas membedah dokumen Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun anggaran 2026.
Setelah dibentuk dalam rapat pleno I DPRP PBD, Rabu (1/4/2026), pimpinan lembaga legislatif langsung menyerahkan dokumen LKPJ tahun angggaran 2025 kepada pimpinan Pansus untuk dibahas bersama dengan kurun waktu 30 hari.
Ketua Pansus LKPJ 2025, Cartensz Malibela, S.IP kepada wartawan mengatakan, sebagai wakil rakyat siap bekerja membedah laporan pertanggungjawaban Pemerintah daerah ini.
“Kami menyatakan siap bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku di lembaga dewan, berpedoman pada ketentuan DPR serta jadwal kerja yang telah ditetapkan, yakni selama 30 hari. Namun demikian, kami akan mengupayakan agar proses ini dapat diselesaikan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas pembahasan,” kata Ketua Pansus didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris di ruang rapat Setwan PBD, Rabu siang.
Dalam rapat perdananya, Pansus akan membahas secara menyeluruh materi LKPJ Gubernur, terkait dengan program pemerintah daerah tahun 2025. Kemudian tim Pansus akan melakukan peninjauan lapangan.
Proses ini bukanlah hal baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, melainkan bagian dari tugas dan fungsi DPR dalam melakukan pengawasan.
“Melalui proses ini, kami akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan Gubernur beserta seluruh jajaran selama tahun anggaran 2025, khususnya terkait aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran,” tegas Legislator PBD ini.
Dia mengatakan, hasil dari pembahasan dan evaluasi tersebut nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan.
Wakil Ketua Pansus DPRP Yanto Yotam menegaskan, dalam pembahasan LKPJ 2025 pihaknya akan teliti terkait laporan pertanggungjawaban Pemda sudah sesuai dengan fakta lapangan atau tidak.
“Kami pansus akan pastikan bahwa proses anggaran ini sudah dengan diharapkan masyarakat dan rencana kerja yang telah dinput ataukah masih ada yang perlu dikoreksi,” tegas Yanto.
Sementara Sekretaris Pansus La Ode Samsir menambahkan, melalui LKPJ ini lembaga wakil rakyat ingin memastikan pemerintahan Elisa Kambu – Ahmad Nausrau telah melaksanakan program prioritas dalam visi-misinya di tahun 2025.
“Perlu kita kawal ya, jangan sampai janji politik kepada masyarakat itu tidak tertunaikan,” pungkasnya.
KENN
