Koreri.com, Sorong – Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI), Prof. dr. Arif Sumantri, SKM, M.Kes, bersama Sekretaris Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) Imam Sutopo, Direktorat Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) Agus Muzaiyin, Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI Rahpiem Yuswani, dan Ketua Satuan Gugus Khusus Kebencanaan HAKLI, Johny Sumbung, SKM., MKes melakukan kunjungan kerja ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (29/5/2026).
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Wali Kota Septinus Lobat dan Wakil Wali Kota Anshar Karim, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong Jemima Elisabeth Lobat serta sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah setempat.
Dalam agenda kunjungan, rombongan meninjau sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan sanitasi, di antaranya Posyandu Matahari di Kelurahan Rufei yang juga memiliki rumah pendamping bagi penderita tuberkulosis (TB), Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rufei, Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) eks Rumah Sakit Covid-19, Puskesmas Malawei, hingga Kantor Dinas Kesehatan Kota Sorong.
Kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama antara HAKLI, AKKOPSI, dan Pemkot Sorong yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU).
AKKOPSI sendiri merupakan wadah kepala daerah yang berkomitmen terhadap peningkatan sanitasi, sedangkan HAKLI adalah organisasi profesi yang bergerak di bidang kesehatan lingkungan. 
Ketua Umum HAKLI Prof. dr. Arif Sumantri menyampaikan bahwa Pemkot Sorong saat ini telah memiliki data perkembangan kasus tuberkulosis yang menunjukkan tren perbaikan.
Meski demikian, Sorong diharapkan dapat menjadi model kota dalam memastikan pasien TB yang telah sembuh tidak mengalami kekambuhan.
Menurutnya, upaya tersebut memerlukan pendekatan terpadu melalui tiga aspek utama, yakni lingkungan sehat, perilaku hidup sehat, dan pola makan sehat sebagai langkah preventif.
“Pencegahan TB tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan higiene dan sanitasi berbasis komunitas, mulai dari menjaga kebersihan diri hingga lingkungan sekitar.
Dalam kesempatan itu, Prof. Arif juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat dibandingkan sekadar memberikan bantuan.
“Jangan beri ikan, tapi beri kail. Dengan keterampilan, masyarakat akan mandiri dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri,” katanya.
Konsep tersebut dinilai penting dalam membangun ekonomi sirkular yang berkelanjutan di tengah masyarakat.
Sejumlah program positif yang telah berjalan di Kota Sorong, seperti rumah sehat dan penataan lingkungan bersih, diharapkan mampu membentuk budaya hidup sehat secara berkelanjutan. 
Selain fokus pada penanganan TB dan sanitasi lingkungan, kunjungan ini juga membahas penguatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kerja sama tersebut menitikberatkan pada penguatan quality control, khususnya dalam aspek higiene dan sanitasi dapur pengolahan makanan.
Menurut Prof. Arif, kasus keracunan pangan yang kerap terjadi umumnya disebabkan oleh pengelolaan dapur yang belum optimal.
Karena itu, dapur SPPG yang sudah berjalan baik perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan limbah makanan atau food waste.
“Food waste tidak seharusnya dipandang sebagai limbah semata, tetapi bisa menjadi potensi ekonomi bagi masyarakat melalui konsep ekonomi sirkular,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang disertai pengawasan ketat oleh tenaga sanitasi lingkungan. Peran tenaga sanitasi dinilai sangat penting untuk mendampingi tenaga gizi dan pengelola dapur dalam menjaga kualitas layanan.
Ke depan, setiap SPPG diharapkan memiliki tenaga ahli sanitasi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan higiene dan sanitasi secara menyeluruh dengan dukungan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Menjawab pertanyaan terkait jaminan kebersihan di setiap SPPG, Prof. Arif menegaskan bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
“Tidak ada yang bisa menjamin seseorang sehat selamanya. Yang menentukan adalah kesadaran dan perilaku masyarakat itu sendiri,” tegasnya.
Saat ini, kondisi SPPG dinilai sudah cukup baik meskipun masih membutuhkan sejumlah pembenahan, terutama terkait tingginya jumlah food waste.
Evaluasi menu makanan juga dinilai penting agar sesuai dengan preferensi masyarakat dan siswa sebagai penerima manfaat sehingga program dapat berjalan lebih efektif tanpa menghasilkan limbah berlebihan.
ZAN
