Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah.
Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Mimika berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut diserahkan pada 2 Juni 2026 di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Papua di Jayapura kepada pemerintah kabupaten se-Papua Tengah.
Plt Inspektur Kabupaten Mimika, Dwi Cholifah, menjelaskan bahwa penyerahan LHP tidak hanya dilakukan kepada Kabupaten Mimika, tetapi juga kepada tujuh pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mimika Johannes Rettob hadir langsung bersama unsur DPRK Mimika, Inspektorat, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
“Puji syukur, Kabupaten Mimika kembali memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2025,” ujar Dwi Cholifah dalam keterangannya di Timika, Papua Tengah, Kamis (4/6/2026).
“Ini menjadi capaian yang sangat membanggakan karena merupakan opini WTP ke-11 kali berturut-turut yang berhasil dipertahankan,” sambung Dwi.
Menurutnya, opini WTP diberikan BPK setelah menilai bahwa penyajian laporan keuangan Pemkab Mimika telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang memadai, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Yang dinilai dalam opini WTP adalah kewajaran penyajian laporan keuangan. Pendapatan, belanja, pembiayaan, hingga neraca daerah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan didukung bukti yang memadai,” jelasnya.
Dwi mengatakan, capaian tersebut menunjukkan konsistensi Pemkab Mimika dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sejak pertama kali memperoleh opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2014 yang diperiksa pada 2015, Pemkab Mimika berhasil mempertahankan predikat tersebut hingga saat ini.
“Berdasarkan penyampaian BPK, Mimika menjadi salah satu daerah dengan capaian WTP terbanyak di Papua Tengah. Sampai saat ini kita sudah memperoleh WTP sebanyak 11 kali berturut-turut,” katanya.
Meski demikian, Dwi menegaskan bahwa opini WTP bukanlah indikator yang menilai keberhasilan pembangunan atau tingginya serapan anggaran, melainkan fokus pada kualitas penyajian dan pengelolaan administrasi keuangan pemerintah daerah.
“Sering kali masyarakat mengaitkan WTP dengan hal lain. Padahal WTP adalah indikator bahwa laporan keuangan disusun secara tertib, akurat, transparan, dan sesuai standar akuntansi. WTP juga bukan jaminan mutlak bahwa tidak ada persoalan hukum atau tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, dalam LHP BPK tetap terdapat sejumlah rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah dalam waktu paling lambat 60 hari setelah laporan diterima.
Beberapa rekomendasi tersebut antara lain terkait penyempurnaan regulasi pajak daerah, pemberian insentif pajak hiburan, hingga penguatan tata kelola administrasi pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Rekomendasi ini merupakan bagian dari proses perbaikan tata kelola. Tidak ada temuan kerugian daerah yang menjadi catatan dalam laporan keuangan yang telah memperoleh opini WTP tersebut karena berbagai hal telah ditindaklanjuti pada tahap pemeriksaan sebelumnya,” ujarnya.
Dwi menambahkan, capaian opini WTP menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Prestasi ini harus menjadi semangat bagi seluruh OPD untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Yang terpenting bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi juga memastikan pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
EHO
