Koreri.com, Jayapura – Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, S.H., M.Hum., CT., CMP, menilai munculnya petisi dukungan masyarakat Papua yang mendorong Frans Pigome menjadi Presiden Direktur PT Freeport Indonesia merupakan refleksi dari aspirasi yang lebih luas terkait keadilan representasi dan pengakuan terhadap kapasitas sumber daya manusia Orang Asli Papua (OAP).
Menurutnya, petisi tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai dukungan kepada seorang figur, melainkan sebagai suara kolektif masyarakat Papua yang menginginkan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memimpin dalam sektor-sektor strategis yang selama ini beroperasi di tanah Papua.
“Saya melihat petisi ini sebagai bagian dari aspirasi demokratis masyarakat Papua yang menghendaki adanya keadilan representasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Selama puluhan tahun Papua menjadi daerah penghasil sumber daya alam strategis nasional, sehingga wajar apabila masyarakat berharap putra-putri Papua juga diberikan ruang yang lebih besar dalam posisi-posisi pengambilan keputusan,” ujar Dr. Methodius Kossay kepada awak media.
Ia menjelaskan bahwa tuntutan tersebut memiliki dasar yang kuat karena sejalan dengan semangat Otonomi Khusus Papua yang menempatkan Orang Asli Papua sebagai subjek pembangunan.
Dalam perkembangannya, Papua juga telah melahirkan banyak sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan kapasitas kepemimpinan di berbagai sektor, termasuk sektor pertambangan, pemerintahan, pendidikan, dan dunia usaha.
“Hari ini Papua tidak kekurangan SDM berkualitas. Banyak putra-putri Papua yang telah menempuh pendidikan tinggi, memiliki pengalaman profesional, bahkan memimpin berbagai lembaga dan organisasi. Karena itu, aspirasi masyarakat agar putra Papua dipercaya memimpin perusahaan strategis harus dilihat sebagai bentuk kepercayaan terhadap kemampuan SDM Papua yang terus berkembang,” katanya.
Meski demikian, Dr. Methodius menegaskan bahwa jabatan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia tetap harus didasarkan pada prinsip profesionalisme, integritas, dan kompetensi yang terukur.
Menurutnya, afirmasi dan meritokrasi tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus berjalan beriringan.
“Dalam tata kelola perusahaan modern, kompetensi tetap menjadi faktor utama. Namun pada saat yang sama, kesempatan yang adil juga harus diberikan kepada putra-putri terbaik Papua yang memiliki kapasitas dan rekam jejak profesional. Afirmasi bukan berarti mengabaikan kualitas, tetapi membuka ruang yang setara untuk berkompetisi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menilai apabila suatu saat seorang putra Papua dipercaya menduduki posisi tertinggi di PT Freeport Indonesia, maka hal tersebut akan memiliki makna strategis yang besar, baik secara simbolik maupun substantif. Selain menjadi bentuk pengakuan terhadap kapasitas SDM Papua, kepemimpinan putra daerah juga dapat memperkuat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat Papua.
“Kepemimpinan putra Papua akan memberikan pesan bahwa masyarakat Papua tidak hanya menjadi bagian dari wilayah operasi perusahaan, tetapi juga menjadi bagian dari kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Ini penting untuk membangun rasa memiliki, kepercayaan, dan kemitraan yang lebih kuat antara perusahaan dan masyarakat,” ungkapnya.
Namun demikian, Dr. Methodius mengingatkan bahwa masyarakat Papua pada akhirnya akan menilai keberhasilan seorang pemimpin bukan berdasarkan identitasnya semata, melainkan dari dampak nyata yang dihasilkan bagi kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling penting bukan hanya siapa yang memimpin, tetapi bagaimana kepemimpinan tersebut mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, memperluas kesempatan kerja bagi Orang Asli Papua, memperkuat ekonomi lokal, menghormati hak-hak masyarakat adat, serta memastikan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Itulah ukuran keberhasilan yang sesungguhnya,” tegasnya.
Dr. Methodius berharap momentum munculnya petisi ini dapat menjadi ruang dialog yang konstruktif antara masyarakat, pemerintah, dan PT Freeport Indonesia mengenai masa depan pembangunan Papua yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
“Pada prinsipnya, aspirasi masyarakat Papua harus dihormati sebagai bagian dari demokrasi. Yang perlu didorong ke depan adalah bagaimana lahir lebih banyak pemimpin Papua yang profesional, berintegritas, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Ketika kesempatan, kompetensi, dan keadilan berjalan bersama, maka Papua akan semakin siap mengambil peran strategis dalam pembangunan Indonesia,” pungkasnya.
RLS
