Koreri.com, Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Daya (PBD) mengintensifkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil) dan daerah pengangkatan (Dapeng).
44 anggota DPRP PBD mengunjungi konstituennya di lima dapil untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai rencana, terutama menjelang pembahasan APBD Perubahan 2026 dan RAPBD Induk tahun anggaran 2027.
“Pengawasan adalah tugas utama kami. Karena itu seluruh anggota turun langsung ke dapil masing-masing untuk memastikan pelaksanaan APBD benar-benar dirasakan masyarakat,” ucap Wakil Ketua II DPRP PBD, Fredrick Marlissa, S.T kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (17/7/2026)
Ketua Tim DPRP Dapil PBD 1 itu mengatakan, dalam kunjungan di wilayah kepulauan, pihaknya meninjau sejumlah daerah terluar seperti Pulau Ram, Pulau Sop, dan Pulau Oram.
Fokus utama pengawasan meliputi pembangunan infrastruktur strategis, termasuk dermaga yang dibangun dengan dukungan pemerintah provinsi. 
Dermaga tersebut dinilai tidak hanya penting untuk mobilitas masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak dan retribusi.
Selain itu, DPR juga menyoroti persoalan abrasi pantai yang terjadi di sejumlah wilayah kepulauan.
Tim DPRP melakukan pengecekan langsung terhadap pembangunan penahan gelombang (breakwater) guna memastikan efektivitasnya.
“Kami ingin memastikan apakah infrastruktur yang dibangun sudah cukup atau masih membutuhkan tambahan, terutama di daerah rawan abrasi,” jelasnya.
Dalam dialog bersama masyarakat, wakil rakyat provinsi menemukan sejumlah persoalan mendasar, terutama keterbatasan layanan listrik. Warga di beberapa pulau hanya menikmati listrik sekitar 12 jam per hari, dari sore hingga pagi. 
Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas pendidikan dan pelayanan pemerintahan.
“Ini menjadi perhatian serius karena berdampak pada kegiatan belajar di sekolah dan administrasi pemerintahan,” ujarnya.
Selain itu, Wakil Ketua Dewan ini menyoroti masalah keamanan di wilayah Pulau Oram yang dinilai rawan pencurian. Koordinasi pun dilakukan dengan aparat TNI dan Polri setempat guna mencari solusi penanganan.
Kunjungan kerja juga dilakukan di Pulau Doom, Kota Sorong, dengan fokus pada koordinasi bersama pemerintah distrik terkait tanggung jawab pembangunan, termasuk kondisi dermaga yang dinilai belum optimal dan membutuhkan perbaikan.
Sementara itu, perhatian khusus diberikan pada Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jalan Pendidikan, Kota Sorong.
Dewan menilai kondisi infrastruktur sekolah tersebut belum memadai untuk menunjang proses belajar mengajar bagi siswa berkebutuhan khusus. 
“SLB membutuhkan perhatian khusus, baik dari sisi sarana-prasarana maupun tenaga pendidik. Guru di sana tidak hanya mengajar, tetapi juga memberikan pendampingan ekstra kepada siswa,” ungkapnya.
Menurut Fredy, belum optimalnya implementasi kebijakan terkait pendidikan khusus, termasuk regulasi yang mengatur peningkatan kapasitas guru dan afirmasi tenaga pendidik.
Selain itu, kondisi sekolah yang masih menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu area dinilai kurang ideal.
Masalah lain yang ditemukan adalah kondisi halaman sekolah yang kerap tergenang air saat hujan, sehingga mengganggu aktivitas belajar siswa.
Saat ini, SLB di PBD masih terbatas, yakni hanya terdapat di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Raja Ampat.
Dewan berharap Pemerintah daerah dapat memprioritaskan pengembangan fasilitas tersebut dalam APBD 2027.
“Kami berharap program prioritas, khususnya untuk SLB, bisa mendapatkan alokasi anggaran yang memadai agar pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus semakin optimal,” pungkasnya.
KENN
