Koreri.com, Sorong – Roda pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya sudah berjalan tiga bulan setelah Pemerintah Pusat menetapkan sebagai daerah otonomi baru (DOB), berpisah dari Provinsi Papua Barat yang sebagai Provinsi induk sejak Desember 2022 lalu.
Namun roda pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya belum berjalan maksimal dikarenakan terkendala pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D). Untuk pendanaan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 206 tahun 2022 tentang alokasi transfer ke daerah untuk Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2023 maka anggaran sudah tersedia.
Tapi sayangnya, pegawai, sarana dan prasarana, serta dokumen belum diserahkan dari Provinsi induk Papua Barat kepada Provinsi Papua Barat Daya.
Penjabat Sekda Provinsi Papua Barat Daya Ir Edison Siagian saat dikonfirmasi media ini di Kota Sorong, Senin (20/3/2023) mengatakan, pihaknya sedang melakukan proses pengalihan P3D dengan provinsi induk, karena membutuhkan waktu dalam koordinasi.
“Sedang proses, ya memang tidak serentak sekaligus karena didahulukan yang mana duluan tapi semua P3D selain aset termasuk pegawai,” ujar Pj Sekda.
Siagian menegaskan pihaknya akan bekerja keras supaya data pegawai bagus dari awal, sehingga dikemudian hari tidak bermasalah. Karena itu P3D harus dilakukan dengan cermat terutama dengan Kepegawaian.
“Secara resminya Pemprov Papua Barat belum serahkan ya, tapi beberapa gedung sudah kita pakai, ya mudah-mudahan tidak lebih dari bulan april sudah pengalihan P3D karena beberapa bidang sudah mau penyelesaian pengalihan P3D-nya,” tandasnya.
KENN
