Koreri.com, Sorong – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua Barat bersinergi dengan Detasemen Khusus 88 dan PPATK menggelar Seminar Strategi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ( TPPT) bertempat di Hotel Aston Sorong, Kamis (9/11/2023).
Mewakili Pj Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan George Yarangga mengapresiasi pelaksanaan seminar ini karena dinilai sangat bermanfaat baik untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang TPPU dan TPPT
“Saya kira materi seminar ini bagus sekali karena tadi ada pengalaman BI mengenai transaksi penukaran uang yang harus sesuai regulasinya yaitu menggunakan rupiah dan bukan dolar, ” jelas George
Ia berharap seminar ini tak hanya berlangsung kali ini saja.
“Kalau bisa kegiatan semacam ini perlu untuk dilakukan lagi dengan melibatkan pejabat, pimpinan OPD hingga kepala daerah,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Barat Rommy S. Tamawiwy dalam sambutannya mengaku momen kegiatan seminar ini sangat relevan dan sekaligus membahagiakan dengan apa yang dicapai Indonesia.
Indonesia baru saja diterima menjadi anggota ke 40 FATF yang diumumkan pada 27 Oktober 2023 lalu.
“Karena ini merupakan hasil perjuangan luar biasa yang dilakukan khususnya berbagai pihak hingga Indonesia bisa diterima sebagai anggota ke 40 FATF. Itu satu perjuangan yang besar, berjalannya bertahun-tahun kita lakukan dan melalui sebuah proses pengujian dan lain sebagainya jadi ini kerja keras luar biasa,” akuinya.
Diterimanya Indonesia menjadi anggota ke 40 FATF ini juga kata Rommy, menjadi satu contoh keteladanan sinergi kolaborasi antar lembaga.
“Kita disini mengangkat ini menjadi topik kita sebagai bukti bahwa kita di Papua Barat dan Papua Barat Daya tidak boleh ketinggalan untuk memberikan reaksi melalui seminar ini. Ini juga menjadi apresiasi dan penghargaan kita dari provinsi paling timur Indonesia,” tandasnya.
FATF adalah organisasi internasional yang fokus kepada upaya global dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terrorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal. Dan anggotanya adalah negara-negara maju yang punya concern terkait topik-topik penting ini dan Indonesia masuk didalamya.
“Dan BI Papua Barat dan PBD mengambil inisiatif untuk menggelar seminar ini sehingga setiap pihak bisa mendapatkan pemahaman terkait dengan concern besar ini yang diambil menjadi concern besar yang utama secara global,” sambungnya.
Hal ini juga menjadi pengejawantahan dari tugas dan tanggung jawab BI sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi terkait sistem pembayaran pasar uang dan pasar valuta asing serta sebagai lembaga pengatur dan pemberi kebijakan terkait transaksi-transaksi sistem pembayaran yang dilakukan sebagaimana yang diatur menurut UU.
“Bagi kami seminar ini sangat penting sekali dan strategis bagi kita khususnya di Provinsi Papua Barat dan terutama Papua Barat Daya sebagai provinsi yang baru terbentuk namun potensi ekonomi sangat besar di wilayah ini,” beber Rommy.
Salah satunya keunggulan di bidang pariwisata yang tentunya berpotensi mengundang wisatawan domestik apalagi mancanegara yang kemudian di dalam akan berkaitan dengan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan.
“Kami berharap kehadiran kita semua di momen ini menjadi berkah bukan saja bagi kita secara individu tetapi juga menjadi berkah lembaga tempat kita berkarya dan juga bagi daerah kita, bagi tanah Papua Barat dan Papua Barat Daya yang kita cintai bersama,” pungkasnya.
Tiga narasumber yang hadir yakni Akmal Amiruddin dari KPW Provinsi DKI Jakarta, Heni Subekti dari PPATK serta Kompol Daniel dari Densus 88 Anti Teror.
ZAN
