Koreri.com, Manokwari – Pemerintah daerah dan Bawaslu Papua Barat (PB) akhirnya menyetujui nilai hibah untuk anggaran pengawasan Pilkada tahun 2024.
Kesepakatan itu termuat dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang ditandatangani Pj Gubernur Ali Baham Temongmere dengan Ketua Bawaslu PB Elias Idie di VIP Room Bandara Rendani Manokwari, Rabu (10/1/2024).
Dalam teken NPHD itu disepakati nilai Rp55.044.000.000 (lima puluh lima miliar empat puluh empat juta rupiah).
Penandatanganan NPHD Pengawasan Pilkada 2024 ini dihadiri juga Komisioner Bawaslu Nurlaila Muhammad, Kasek Bawaslu PB Benediktus Wahon, Kepala Bappeda, Kaban Kesbangpol dan Plt Kepala BPKAD Pemprov Papua Barat.
Pj Gubernur dalam pernyataannya menyebutkan pihaknya telah membahas bersama-sama sekaligus menyepakati untuk mengelola anggaran berupa dana hibah bagi Bawaslu PB sebesar Rp55,04 miliar untuk Pilkada 2024.
“Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan menandatangani NPHD untuk proses transfer dana hibah dimaksud. Dan kami berharap kepada Bawaslu, tentunya dengan anggaran ini bisa mendukung semua aktifitas Bawaslu dalam rangka suksesnya Pemilu 2024,” harapnya.
Hal ini juga sekaligus publikasi informasi kepada seluruh masyarakat dan laporan kepada Kementerian Dalam Negeri, KPU pusat dan juga Bawaslu bahwa Provinsi Papua Barat dalam hal ini Gubernur mendukung sepenuhnya.
“Juga bersama Ketua Bawaslu PB dan jajaran dengan senyumannya, optimis Pemilu di Provinsi Papua Barat berjalan dengan aman, lancar dan damai,” pungkasnya.
Sementara, Ketua Bawaslu PB Elias Idie mengapresiasi telah diteken NPHD Anggaran Pengawasan Pilkada 2024.
“Bagi kami karena ini dilakukan di bandara dan menunjukkan posisi Pj Gubernur tapi masih menyempatkan diri walaupun tadi sudah mau naik pesawat. Itu menunjukkan bahwa secara kelembagaan, kami akan menyampaikan bahwa ini bukti komitmen beliau dalam rangka mendukung kesuksesan penyelenggaraan Pilkada di 27 November 2024 nanti,” tandasnya.
Elias sekali lagi mengapresiasi komitmen tersebut.
“Kita punya keyakinan semua bahwa pemerintah ini berperan penting sekali, dan kami KPU juga Bawaslu punya tanggung jawab moril, tanggung jawab kelembagaan dan punya tanggung jawab untuk memastikan semua proses penyelenggaraan menuju 27 November 2024. Mudah-mudahan kita bisa menunjukkan bahwa selama ini Papua khusus untuk Pilkada selalu berujung konflik bisa sukses dan berkualitas,” pungkasnya.
KENN
