Koreri.com, Merauke – Sebagai negara kepulauan yang terus menjalankan pembangunannya, Indonesia masih memiliki daerah yang belum merata aksesnya terhadap fasilitas dan layanan dasar, seperti infrastruktur transportasi, kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
Daerah ini biasa dikenal dengan sebutan wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).
Sejak pertama kali ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo pada 2019 lalu, Staf Khusus Presiden RI Bidang Inovasi, Pendidikan dan Daerah Terluar Billy Mambrasar secara konsisten menjadi motor pembangunan SDM Papua, khususnya generasi muda yang merupakan mayoritas demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Masih dengan tujuan menjalankan mandat Presiden Joko Widodo, pada kesempatan ini Billy kembali melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Selatan yang diwakili oleh Asisten SKP Julianne Sari Manurung (Debbie).
Dalam kunjungan akhir Februari lalu, Tim SKP Billy Mambrasar mengadakan pertemuan dengan Yayasan Wasur Lestari yang merupakan bagian dari Forum Multi Pihak atau Multi Stakeholder Forum (MSF) bertempat di Hotel Halogen, Kelapa Lima, Merauke.
Dihadiri oleh berbagai organisasi non-profit, pertemuan ini bertujuan mendiskusikan sejumlah permasalahan yang telah terjadi di Papua sebagai wilayah yang memiliki banyak daerah 3T.
Permasalahan yang didiskusikan antara lain pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia, masalah perizinan dalam pengembangan usaha, sekaligus pemanfaatan sumber daya alam untuk diterapkan di Merauke.
“Sejak awal saya bergabung, Kaka Billy selalu menekankan konsentrasinya kepada daerah terluar Indonesia. Artinya, bukan hanya Papua, tetapi juga daerah-daerah terluar dan tertinggal lainnya dari Aceh hingga Papua. Kali ini, kami mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota dari Forum Multi Pihak atau Multi Stakeholder Forum (MSF) di Provinsi Papua Selatan guna menemukan root cause atau akar permasalahan dari tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat Papua Selatan hari ini,” ujar Juliane Sari Manurung, yang juga akrab disapa Debbie.
Billy juga ingin memastikan bahwa perhatian pemerintah pusat untuk Papua tidak terhenti hanya karena berganti kekuasaan.
“Oleh sebab itu, hingga delapan bulan ke depan, Tim SKP Billy Mambrasar atau yang kita sebut Tim Bawa Perubahan (BAPER) akan terus mengawal agenda-agenda pembangunan di Papua, dengan memastikan kepentingan masyarakat setempat menjadi landasannya,” lanjut Debbie lagi.
Dari pertemuan ini, diakui didapati beberapa permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Papua Selatan hari-hari ini. 
Diantaranya, pengembangan SDM yang salah satunya melalui program Petani Millenial, dan pemanfaatan SDA yang optimal.
“Langkah selanjutnya, kami akan mendesain bagaimana inisiatif dan program yang diinisiasi Kaka Billy bersama K/L terkait serta pihak privat, bisa menjawab isu-isu ini,” jelas Debbie.
Program Petani milenal diketahui telah sukses mencetak lebih dari 22,000 Petani Milenial, atau hampir mencapai 35% dari total petani di Papua. Yang pada akhirnya mampu membantu menyuplai kebutuhan pangan nasional.
Program ini diharapkan dapat menjadi langkah besar dalam memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Merauke, sekaligus menjadi jalan awal untuk mewujudkan kemandirian pangan di wilayah Papua.
Secara terpisah, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Theo Litaay kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun wilayah 3T.
Menurutnya, Pemerintah terus memberikan perhatian terhadap daerah 3T dan tantangan yang dihadapi adalah terkait dengan pembangunan SDM khususnya kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
“Untuk itu perlu adanya kolaborasi berbagai pihak untuk mewujudkan dan menjadikan daerah-daerah ini kuat dalam pijakan yang mandiri. Dan Presiden Jokowi menempatkan pembangunan SDM unggul sebagai prioritas utama,” tandasnya.
Terkait hal ini, Staf Khusus Presiden Billy Mambrasar menyampaikan apresiasinya kepada Pemprov Papua Selatan yang terus membuka ruang-ruang diskusi dan kerja sama dengannya selaku Staf Khusus Presiden, maupun pendiri Yayasan Kitong Bisa (Kitong Bisa Foundation) untuk bersama membangun Indonesia dari Papua. 
“Apa yang telah kita capai hari ini tidak lepas dari dukungan senior-senior di Papua dan di tingkat nasional. Saya secara pribadi maupun atas nama Pemerintah pusat mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Papua Selatan yang telah menjadi mitra kerja Staf Khusus Presiden selama empat tahun ke belakang. Terkhusus, hormat saya kepada Kaka Apolo Safanpo selaku Pj. Gubernur yang tanpa lelah bersama-sama membangun tanah ini dan menjadi teladan bagi para junior di mana pun ditempatkan,” ucapnya.
“Kita percaya bahwa pembangunan Papua, atau pun Indonesia secara menyeluruh bukan kerja-kerja lima tahunan. Oleh sebab itu, dengan semangat keberlanjutan dan penyempurnaan, kita pastikan bahwa transisi pemerintahan dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo nanti akan tetap menempatkan Papua dalam prioritas pembangunan jangka menengah dan jangka panjang,” lanjut Billy.
Pria yang dikenal sebagai putra Papua pertama yang lulus dari Harvard, merupakan pendiri Yayasan Kitong Bisa atau Kitong Bisa Foundation, sebuah lembaga nirlaba yang bergerak untuk anak-anak di Papua.
Kitong Bisa Foundation (KBF) bergerak di bidang Pendidikan, Lingkungan, dan Teknologi, dan telah menjadi pelopor Pusat Pembelajaran Non-Formal yang unggul untuk menciptakan generasi Papua yang cerdas, inovatif, dan berkarakter untuk Indonesia.
Selain itu, seluruh diskusi, perencanaan, dan langkah yang akan dilaksanakan oleh Staf Khusus Presiden beserta MSF dan Kitong Bisa Foundation, juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kehadiran daerah 3T, serta menjadikan daerah-daerah tersebut kuat dalam pijakan yang mandiri.
RLS
