Koreri.com, Sorong – Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Pencari Kerja Orang Asli Papua (Pencaker OAP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) kembali menggelar aksi demo damai di halaman Kantor Gubernur setempat, Kota Sorong, Kamis (18/4/2024).
Aksi ini sebagai kelanjutan dari demo sebelumnya yang berlangsung Selasa (16/4/2024) di tempat yang sama.
Penjabat Gubernur Muhammad Musa’ad akhirnya menemui para perwakilan guna membahas tuntutan forum tersebut.
Koordinator Forum Pencaker OAP Jolvin Kareth seusai pertemuan, menyampaikan ucapan terima kasih atas ruang yang diberikan Pemerintah Provinsi PBD untuk pihaknya menyampaikan aspirasi.
“Kami dari Forum Pencaker OAP mengucapkan terima kasih karena selama aksi di hari pertama Selasa dan hari Kamis ini, puji Tuhan Pemerintah bisa membuka ruang untuk menerima kami bersama dengan perwakilan utusan kabupaten/kota bertemu di Hotel Vega Sorong,” ungkapnya kepada awak media seusai pertemuan.
Lanjut Jolvin, di pertemuan tersebut pihaknya sudah menyampaikan aspirasi yang dibawa Forum Pencaker OAP PBD.
“Yaitu pertama terkait pendataan yang kita jalankan selama kurang lebih satu bulan satu minggu sejak Maret sampai April 2024. Jadi data itu yang kita laporkan ke pemerintah bahwa angka pengangguran di PBD masih banyak,” urainya.
Kata Jolvin, tujuan data tersebut diserahkan agar Pemerintah bisa menunjukkan arah kebijakannya untuk memprioritaskan anak-anak asli Papua.
“Jadi besok dan kedepannya bagaimana provinsi yang baru ini bisa membuka peluang untuk anak asli Papua dalam penerimaan CPNS. Maka kami dari wadah ini kemudian mendorong supaya Pemerintah bisa membuka lowongan CPNS tahun ini yang pertama kali di provinsi yang baru ini 100% harus mengakomodir anak asli Papua. Itu adalah aspirasi kami yang tadi kami dorong ke Pemerintah,” sambungnya.
Jolvin kemudian menyebutkan sesuai data yang dihimpun selama sebulan lebih itu, total 1232 orang pengangguran yang dilakukan dengan sistem online.
“Jadi tadi pemerintah sudah sampaikan bahwa kalau bisa kami dari wadah ini coba untuk mendata semua. Nanti dalam satu minggu ke depan ini, kami akan ketemu dengan seluruh Bupati/Wali Kota se-Papua Barat Daya dan kita bicara terkait pendataan ini untuk penerimaan CPNS. Nanti akan ada perwakilan kabupaten/kota itu bersama kami dari tim ini dengan Pemerintah sama-sama ke Menteri PAN-RB untuk kita bicara terkait kebutuhan informasi yang ada,” bebernya.
Diakui Jolvin, pertemuan tadi berjalan dengan baik dan aspirasi Forum Pencaker OAP PBD sudah disampaikan ke Pemerintah.
Terkait kuota 800 lowongan yang dibuka oleh Pemerintah Provinsi PBD dengan mengacu pada kuota 80 20 sebagaimana Peraturan Pemerintah, menurut Jovlin itu tentu tidak bisa dirubah.
Seandainya itu bisa dirubah pun tentu membutuhkan jangka waktu yang panjang.
“Maka karena sekarang waktunya untuk proses penerimaan CPNS tahun ini sudah dekat, kami sampaikan kepada Pemerintah kalau sudah dibuka maka aturan 80 : 20 itu harus betul-betul memprioritaskan OAP. Itu artinya dari 80% dari 800 ini sebanyak 640 itu kita OAP punya. Itu pas dan tidak boleh lepas, harus pas. Kalau 640 tidak dibuka untuk anak Papua seluruhnya maka kita akan kembali menuntut itu,” pungkasnya.
ZAN
