Koreri.com, Jayapura – Rekaman suara mirip Pj Wali Kota Jayapura Christian Sohilait seharian belakangan ini membuat heboh seantero publik Papua.
Rekaman suara yang viral di media sosial itu akhirnya di bawa ke Komisi II DPR RI.
Suara orang nomor satu di Kota Jayapura itu diperdengarkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga didampingi dua wakil menterinya, Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk.
Momen itu berlangsung dalam rapat di Komisi II DPR RI, Kamis (31/10/2024).
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun langsung bereaksi.
Ia membuka rekaman Pj Walikota Jayapura yang menanyakan masalah keuangan jelang Pilkada, namun tidak diputar sepenuhnya karena masalah durasi.
“Saya kira proses keuangan keluar dulu, sehingga waktu kegiatan pemilukada kita ada uang di tangan,” demikian suara Pj Wali Kota Jayapura dalam rekaman tersebut.
“Ini durasi 9 menit jadi ini cuplikan saja Pak Menteri,” kata Komarudin.
Politisi PDIP itu mengatakan Pj Walikota Jayapura adalah anak buah dari Mendagri Tito Karnavian.
Ia pun meminta komitmen Mendagri menegakkan aturan.
“Karena ini anak buahnya Bapak, ini Pj Walikota Jayapura dari ASN supaya kita punya komitmen aturan kita tegakkan yang benar. Jangan sampai di ruangan ini kita bicara yang bagus tapi di lapangan rusak,” tegas Komar Watubun.
Kembali soal rekaman itu, Komar mengungkapkan bahwa pada Jumat lalu, Pj Walikota Jayapura mengumpulkan camat hingga lurah untuk mempersiapkan pencairan dana demi memenangkan calon tertentu.
Ia khawatir kejadian seperti ini terjadi di daerah lain. Mengingat hari pencoblosan Pilkada 2024 tinggal beberapa hari lagi.
Bahkan, jangan sampai masalah seperti ini membuat demokrasi Indonesia semakin buruk.
“Reformasi ke sini dikawal sama Megawati Soekarnoputri, demokrasi berjalan dengan baik. Sekarang indeks demokrasi semakin rusak dengan kemarin apa pun alasannya,” ucap Komar.
Ia berharap Pemerintahan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka dapat memastikan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berlangsung demokratis.
“Jika ada kepala daerah berstatus penjabat mau jadi tim sukses, silakan keluar cari uang jadi pengusaha untuk mencari uang. Jangan menggunakan dana negara untuk menyukseskan orang tertentu,” tegasnya.
“Saya minta tindakan tegas dari Pak Mendagri terhadap yang bersangkutan, mungkin banyak tapi satu ini yang ketahuan dan komitmen kita Pilkada. Mau uji dari sini dulu tidak usah yang besar,” ucap Komar.
“Saya sangat berharap Pak Tito urusan ini ditertibkan,” tambahnya.
Mendagri Tito Karnavian yang mendengar ada informasi itu, langsung memerintahkan Pj Gubernur Papua untuk melakukan investigasi.
“Ini karena berjenjang. Yang ini ada di tingkat Wali Kota, makanya kami meminta Pj Gubernur Papua untuk cek. Kalau di tingkat Gubernur, ada Irjen Kemendagri yang akan turun,” kata Tito.
Mengenai masalah yang ditemukan dalam proses Pilkada, Tito mengingatkan ada di tangan Bawaslu sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menjelaskan Bawaslu akan menginvestigasi dan memastikan, apakah ada pelanggaran atau tidak. Apa pun hasilnya, pihaknya akan menjalankan keputusan Bawaslu itu.
“Kalau ada pelanggaran juga ada dua cara. Satu, bisa mediasi. Kedua, kalau ada pidana, itu ke Gakkumdu, Polri dan Kejaksaan,” jelas Tito.
“Bawaslu akan kasih rekomendasi ke kami. Apa pun rekomendasinya akan kita jalankan. Bila itu terbukti, pasti kami tindak,” tegasnya.
RLS
