Koreri.com, Jayapura – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) melakukan kunjungan kerja sekaligus rapat koordinasi bersama Dinas Perhubungan Provinsi guna membahas program prioritas, kegiatan, dan rencana anggaran tahun 2025.
Rombongan Komisi IV DPR Papua dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Joni Y. Betaubun, didampingi Wakil Ketua Edward Norman Banua, Sekretaris Jefry Hendry Bisai, serta anggota: Albert Merauje, Martinus Pasang, Wagus Hidayat, Frangklin E. Wahey, dan Yermias Y. Yanggu Wouw.
Kepala Dinas Perhubungan Papua David Telenggeng menyambut baik kunjungan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk dukungan konkret dari DPR Papua terhadap pembangunan sektor transportasi.
“Ini kunjungan pertama langsung dari DPR Papua ke kantor kami. Kami sangat mengapresiasi perhatian dan dukungan yang diberikan, terutama oleh Komisi IV,” ujar David, Rabu (4/6/2025).
Dalam pertemuan itu, Dinas Perhubungan memaparkan sejumlah program strategis yang akan digarap pada tahun 2025, mencakup sektor darat, laut, dan udara.
Fokus utama diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah serta dukungan terhadap sektor pariwisata yang berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami berkomitmen menyelesaikan pekerjaan infrastruktur transportasi di Waropen, Serui, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Termasuk pembangunan bandara di Mamberamo Raya dan pelabuhan di Yapen,” jelas David.
Komisi IV DPR Papua menyoroti pentingnya sinkronisasi program antarwilayah serta perlunya kerja sama lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan pemborosan anggaran.
Anggota Komisi IV, Frangklin E. Wahey, menegaskan bahwa pasca pemekaran wilayah Papua, tantangan fiskal semakin besar. Oleh karena itu, pembangunan harus diarahkan untuk menghasilkan PAD, bukan sekadar membelanjakan APBD.
“Kita tidak bisa lagi membangun tanpa arah. Harus ada sinergi dan komitmen untuk membangun yang berkelanjutan, berpihak pada rakyat, serta menghormati hak masyarakat adat,” ujarnya.
Frangklin juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus melibatkan masyarakat lokal secara aktif agar tidak menimbulkan konflik yang dapat menghambat jalannya proyek.
“Kalau tidak ada komunikasi dengan masyarakat adat, bisa terjadi pemalangan proyek. Ini harus dicegah lewat dialog dan pendekatan kultural,” tambahnya.
Melalui pertemuan ini, Komisi IV berharap Dinas Perhubungan terus mengembangkan program transportasi yang relevan, inklusif, dan berbasis kemandirian daerah, sejalan dengan visi Papua yang maju dan berdaya saing.
SAV
