Koreri.com, Kasonaweja – Aktivitas pemerintahan di Kabupaten Mamberamo Raya dilaporkan mengalami lumpuh total sejak Selasa (8/7/2025) pagi.
Hal itu lantaran seluruh kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Kantor Bupati dan DPRD dipalang oleh masyarakat setempat.
Aksi pemalangan dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya yang dinilai jarang berada di daerah.
Masyarakat menuntut agar keduanya segera kembali dan berkantor secara aktif di Burmeso, ibukota Kabupaten Mamberamo Raya.
Pantauan di Burmeso, seluruh kantor, dinas, badan, di lingkungan Pemkab Mamberamo Raya dipalang, tanpa terkecuali Kantor Bupati, Kantor DPRK bahkan Kasda yang berada di Bank Papua pun ikut dipalang
Kondisi ini membuat pelayanan publik lumpuh total. Seluruh aktivitas pemerintahan tidak berjalan. Beberapa ASN yang datang ke kantor sejak selasa pagi terpaksa kembali pulang ke rumah karena akses masuk kantor tertutup total dan dipalang menggunakan kayu balok.
Kordinator Aksi Demo Nas Alle kepada awak media, Selasa (8/7/2025) mengatakan bahwa pemalangan tersebut akan terus dilakukan hingga Bupati dan Wakil Bupati, Sekda, Pimpinan dan Anggota DPRK datang langsung ke Mamberamo Raya dan memberikan pernyataan resmi kepada masyarakat.
“Kita palang seluruh kantor kantor pemerintahan sampai Bupati dan Wakil Bupati tiba di Mamberamo Raya baru palang dibuka karena selama kurang lebih 6 bulan sejak dilantik mereka dua tinggalkan daerah ini. Kita masyrakat tahu bahwa Bupati memang sakit, tetapi ketika kewenangan diberikan kepada Wakil Bupati, beliau malah tidak berada di Mamberamo Raya malah lebih banyak menghilang dari daerah,” tegasnya.
Dikatakan Nas Alle bahwa kondisi roda pemerintahan diperparah dengan seorang Sekda yang semestinya menjadi motor penggerak pemerintahan dan mendisplinkan ASN masuk kantor dan berada ditempat tugas, justru kondisi dibiarkan sehingga pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tidak berjalan maksimal.
“Kami berikan waktu sampai hari jumat tanggal (11/7/2025), Bupati, Wakil Bupati, Sekda, DPRD harus berada di Mamberamo Raya. Kalau tidak kami akan menggelar demo besar dengan menurukan massa yang lebih besar menduduki kantor DPRD. Daerah ini seperti pembiaran dari Pimpinan untuk melayani masyrakat, kalau Pejabat dia tidak merasakan kesusahan yang kami masyarakat alami karena dia punya uang tapi kami rakyat sangat menderita. Dan kami minta Bupati harus segera evaluasi Sekda karena dia sebagai motor penggerak Pemerintahan tapi tidak berfungsi dengan baik dan yang terjadi malah bikin kacau pemerintahan ,” tegas Nas Alle.
Sementara itu, Kapolres Mamberamo Raya AKBP. Arifin yang dikonfirmasi di Kasonaweja menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan tinggal diam terhadap aksi yang mengganggu ketertiban umum dan jalannya roda pemerintahan.
“Kami minta koordinator pemalangan segera membuka palang. Kalau tidak, kami akan ambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku. Pemerintahan harus tetap berjalan, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tidak boleh jadi korban,” tegas Kapolres.
Menurut Kapolres bahwa sebelum rencana aksi demo dan pemalangan dilakukan, dirinya telah menfasilitasi beberapa perwakilan masyarakat untuk bertemu Sekda guna menyampaikan uneg- uneg mereka agar diteruskan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
“Tetapi karena ada pihak-pihak yang sengaja menungganggi masyrakat untuk melakukan aksi demonstrasi, sehingga terjadi pemalangan terhadap seluruh fasilitas pemerintahan,” terangnya tanpa menyebut oknum yang dimaksud.
Kapolres mengakui, upaya persuasif akan terus dilakukan pihaknya bersama masyarakat pemalangan dapat segera dibuka agar roda pemerintahan dapat berjalan normal kembali.
Hingga berita ini diturunkan Selasa malam, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemkab Mamberamo Raya terkait tuntutan warga tersebut.
NAP
