Koreri.com, Sorong – Tunjangan wakil rakyat di gedung Senayan yang akhir-akhir ini menjadi sorotan publik juga berimbas hingga ke provinsi dan kabupaten/kota.
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) Anneke Lieke Makatuuk, S.E pun angkat bicara menanggapi hal itu.
Dalam keterangan persnya kepada awak media di Kota Sorong, Senin (15/9/2025) politisi Demokrat itu menegaskan bahwa terkait dengan tunjangan-tunjangan wakil rakyat tidak seharusnya mengikuti dari pusat tetapi wajib mempertimbangkan kekuatan keuangan daerah.
“Tidak semua harus ikuti dari pusat atau situasi yang mendesak baik di pusat maupun di daerah tetapi kami mengikuti aturan yang berlaku, kemudian mempertimbangkan kondisi keuangan di Provinsi Papua Barat Daya,” terangnya kepada wartawan usai mengikuti Rapat Raripurna Penetapan Perda LKPJ APBD T.A 2024.
Sebagai wakil rakyat, Anneke menegaskan siap mendukung semua kebijakan terkait dengan pemotongan fasilitas dan tunjangan anggota Legislatif tetapi penyesuaian tersebut harus mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah.
“Kalau fasilitas penunjang itu harus diturunkan atau seperti apa. Tapi mudah-mudahan jangan diturunkan, tapi menyesuaikan saja dengan kemampuan anggaran. Kalau memang itu ada, ya kami terima. Intinya, harus konsisten mengikuti aturan yang berlaku,” pungkasnya.
KENN
