Koreri.com, Ambon – Anggota DPR RI Dapil Maluku Saadiah Uluputty menghadiri kegiatan Partisipasi Bermakna Rancangan Undang-undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP), bertempat di aula Kantor Wali Kota Tua, beberapa hari lalu.
Kegiatan tersebut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat daerah dalam pembahasan RUU BPIP.
Sejumlah pihak hadir diantaranya perwakilan ormas, OKP Cipayung Plus, tenaga pendidik, perwakilan dinas, tokoh masyarakat, dan mahasiswa bersama-sama memberikan pandangan dari perspektif masyarakat lokal Maluku Tenggara.
“Nilai-nilai Pancasila harus dihidupkan melalui budaya dan karakter masyarakat daerah, bukan hanya melalui regulasi,” ujar Saadiah melalui rilisnya yang diterima Koreri.com, Selasa (28/10/2025).
Jadi, tegas Saadiah, Pancasila akan kuat jika tumbuh dari akar nilai masyarakat.
“Di Maluku, kita punya kearifan lokal seperti pela gandong dan budaya basudara, nilai-nilai ini adalah wujud nyata Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” tutur politisi PKS tersebut.
Masih menurut Saadiah, pembahasan RUU BPIP tidak hanya soal kelembagaan, tetapi juga menyangkut bagaimana ideologi Pancasila diinternalisasi di setiap ruang kehidupan masyarakat, termasuk di dunia pendidikan, pemerintahan, dan komunitas lokal.
“Pendekatan top-down tidak cukup. Negara harus mendengar suara dari daerah, dari masyarakat adat, guru, pemuda, dan perempuan. Itulah makna partisipasi bermakna yang sesungguhnya,” tegasnya.
Dalam dialog terbuka, para peserta menyampaikan aspirasi bahwa pembinaan ideologi Pancasila di daerah kepulauan seperti Maluku perlu memperhatikan konteks sosial, budaya, dan geografis masyarakat lokal, agar nilai-nilai kebangsaan benar-benar relevan dan dapat diterapkan.
Kegiatan ini juga menyoroti tantangan kebangsaan masa kini mulai dari perubahan sosial dan teknologi yang cepat, hingga menurunnya rasa persatuan dan meningkatnya polarisasi sosial.
Dalam konteks itu, BPIP dan DPR RI diharapkan dapat memperkuat program pembinaan karakter kebangsaan secara masif dan berkelanjutan.
RLS
