Koreri.com, Manokwari – Menyoroti data kesehatan yang masih belum valid, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP PB) mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan bersama BPJS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
Agenda lanjutan ini diputuskan setelah komisi II menggelar pertemuan bersama Dinas Kesehatan dan RSUP Papua Barat untuk menyinkronkan data terkait berbagai program layanan kesehatan, termasuk pelayanan untuk Orang Asli Papua (OAP) di Hotel Aston Niu Manokwari, Rabu (3/12/2025)
Anggota Komisi II DPRP PB, Fachry Tura menjelaskan bahwa pertemuan tahap awal dan masih berfokus pada penyamaan data antara Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit provinsi.
“Hari ini baru menyinkronkan data antara Dinas Kesehatan dan RSU Provinsi. Mereka berjanji pada pertemuan kedua nanti akan melengkapi semua data yang kami butuhkan,” jelasnya.
Fachry menegaskan bahwa penyatuan data diperlukan agar Komisi II dapat mendorong program-program prioritas yang masih kurang dan menemukan solusi tepat berdasarkan kebutuhan lapangan.
Salah satu kendala utama yang disoroti adalah ketidakteraturan basis data OAP, yang membuat sejumlah program, seperti beasiswa maupun layanan bantuan kesehatan, belum berjalan optimal.
“Basis data OAP sampai sekarang masih simpang siur. Karena itu pada RDP kedua nanti kami akan undang BPJS dan Dukcapil untuk melakukan sinkronisasi”, jelas Fachry sembari berharap data dukcapil terkait pendataan IKD OAP yang baru diluncurkan 21 November lalu.
RDP lanjutan direncanakan akan menghadirkan seluruh instansi teknis agar penyusunan kebijakan, terutama terkait pelayanan kesehatan masyarakat Papua Barat, dapat lebih akurat dan tepat sasaran.
RED
