Koreri.com, Sorong – Yayasan Shine Papua Education menggelar peringatan hari ulang tahun (HUT) ke 7 Tahun di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (PBD), Senin (19/1/2026).
Peringatan tersebut dihadiri Gubernur Elisa Kambu, Ketua DPRP PBD Ortis Fernando Sagrim, Anggota BP3OKP PBD Otto Ihalauw, Bupati Sorong Johny Kamuru, Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak, Pj Sekda Yakop Karet, mantan Wali Kota Sorong Lamberthtus Jitmau dan sejumlah pimpinan OPD di linkup Pemerintah Provinsi PBD.
Ketua Badan Pendiri Yayasan Shine Indonesian Lidya Kristina Liemnarso mengungkapkan sejak sejak awal, tujuan pihaknya mendirikan yayasan dan sekolah ini sangat besar dan jelas.
“Kami ingin memastikan anak-anak Papua baik orang asli Papua maupun non-Papua yang tinggal di Papua dapat mengakses pendidikan yang baik, layak dan berkualitas tanpa harus keluar dari daerahnya. Dan harapannya, ketika mereka lulus dari sekolah ini, mereka tidak tertinggal secara materi pelajaran dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan baik,” ungkapnya saat memberikan sambutan pada peringatan HUT ke-7 Yayasan Shine Papua Edunation, Senin (19/1/2026)
Dan diakui Lidya, dukungan pemerintah selama ini sangat berarti bagi perjalanan organisasi yang dipimpinnya itu.
Saat ini, lanjut dia, kurang lebih 73 siswa merupakan anak-anak penerima beasiswa. Mereka direkrut dari berbagai kampung, kemudian disekolahkan di sini. Pada awalnya, biaya operasional sekolah disubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, saat Bupati masih dijabat oleh Bapak Joni Kamuru pada periode pertama. Namun, ketika terjadi pergantian kepemimpinan dan daerah dipimpin oleh Penjabat (PJ) selama kurang lebih dua tahun, dukungan dari Pemda sempat terhenti.
“Dalam masa tersebut, kami tetap menjalankan sekolah secara swadaya dengan kemampuan yayasan. Baru setelah Bapak Joni Kamuru kembali menjabat sebagai Bupati Sorong pada periode kedua, dukungan pemerintah mulai kembali kami rasakan. Tahun lalu, kami juga mendapat dukungan dari Bapak Gubernur, yang bahkan turun langsung melihat kondisi sekolah dan anak-anak, khususnya anak-anak Orang Asli Papua yang kami didik,” bebernya.
Dalam praktiknya, banyak siswa yang diterima tanpa pungutan biaya sama sekali, terutama anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Bahkan ketika Pemda belum memiliki anggaran saat penerimaan siswa baru, para orang tua dari kampung-kampung datang sendiri membawa anak-anak mereka ke sekolah ini.
Mereka datang dengan penuh harapan, bahkan hanya membawa hasil kebun seperti pisang dan keladi, memohon agar anak-anak mereka bisa diterima.
“Dalam kondisi seperti itu, kami tetap menerima mereka dengan segala keterbatasan yang ada,” imbuhnya.
Ditegaskan Lidya, bahwa sekolah ini bukan sekolah gratis secara umum. Namun, bagi anak-anak yang menjadi prioritas Pemerintah, biaya pendidikan ditanggung melalui skema beasiswa.
“Di luar itu, kami juga menerima siswa umum. Dan justru dengan adanya siswa umum inilah kami dapat melakukan subsidi silang untuk menopang pendidikan anak-anak penerima beasiswa, sehingga sekolah tetap bisa bertahan,” sambungnya.
Diakui Lidya, peran yayasan sangat besar terutama dalam menanggung biaya hidup siswa asrama.
“Anak-anak di sini makan hingga lima kali sehari, dan seluruh kebutuhan dasar seperti sabun, sampo, buku pelajaran termasuk buku bilingual yang harganya cukup mahal, kami sediakan sepenuhnya. Jika masih ada kekurangan, kami dari pihak yayasan, bahkan secara pribadi, ikut menutupinya,” akuinya.
Lanjut Lidya, sekolah ini menerapkan sistem pendidikan berasrama, karena disadarinya bahwa pendidikan di kelas saja tidak cukup. Anak-anak dibina secara penuh oleh guru, siang hingga malam. Proses pembelajaran berlangsung intensif, termasuk penggunaan bahasa Inggris dalam keseharian.
“Kami juga menggunakan program pendukung seperti Reading Assistant dan Fast Forward, berupa perangkat lunak pendidikan yang kami beli dari Singapura. Program inilah yang membantu anak-anak kami lebih cepat dan lincah dalam berbahasa Inggris. Biaya perangkat lunak tersebut cukup besar, sekitar Rp1,8 juta per anak per bulan, namun tetap kami subsidi,” lanjutnya.
Terkait permintaan untuk penambahan jumlah siswa misalnya 40 hingga 60 orang, Lidya mengaku hal itu akan dibahas kembali secara internal di yayasan.
“Pada prinsipnya, kami ingin menerima sebanyak mungkin anak-anak Papua. Namun, kendala utama kami saat ini adalah keterbatasan gedung. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, tetapi kapasitas ruang belajar terbatas. Kami juga memilih untuk tidak memaksakan jumlah siswa dalam satu kelas. Idealnya, satu kelas hanya diisi sekitar 15–25 siswa agar proses belajar tetap efektif,” sahutnya.
Saat ini, dari jenjang TK hingga SMA, seluruh kegiatan belajar masih dipusatkan di satu lokasi karena keterbatasan fasilitas. Namun jika membangun gedung baru, pihaknya juga harus memastikan kemampuan untuk menanggung biaya hidup anak-anak di asrama.
“Karena itulah, kami memilih untuk memaksimalkan fasilitas yang ada terlebih dahulu agar anak-anak yang sudah diterima dapat menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik,” harapnya.
Intinya, tambah Lidya, pihaknya sebagai yayasan hanya memiliki satu harapan agar sekolah ini dapat terus berkembang di Papua Barat Daya.
“Kami ingin anak-anak Papua mendapatkan pendidikan terbaik, setara dengan pendidikan di luar daerah. Para pendiri yayasan juga memiliki anak dan cucu, sehingga kami tidak ingin generasi kami harus sekolah jauh dari keluarga. Kami ingin membangun sekolah yang benar-benar baik di tanah Papua, agar semua anak Papua bisa merasakan pendidikan berkualitas dan masa depan yang lebih cerah,” pungkasnya.
KENN
