Koreri.com, Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP PB) kembali menggelar rapat paripurna masa persidangan III tahun 2025 di Ballroom Aston Niu Manokwari, Senin (15/12/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I Petrus Makbon didampingi Ketua DPRP Orgenes Wonggor dan Wakil Ketua II Syamsudin Seknun dengan agenda pemandangan umum Fraksi-fraksi atas nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2026.
Fraksi Golkar dalam pemandangan umumnya menyoroti sejumlah persoalan, salah satunya keterlambatan pembahasan dokumen Ranperda Provinsi Papua Barat 2026.
Juru bicara F-Golkar DPRP PB Philip Heinrich menekankan pentingnya konsistensi jadwal dan tahapan pembahasan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pendalaman bersama Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan secara terbuka dan berkualitas.
Fraksi partai pemenangan pemilu 2024 ini menekankan agar pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027 mendatang harus diselesaikan paling lambat pada Oktober 2026, guna memastikan DPR bersama Gubernur dapat menetapkan APBD Induk 2027 tepat waktu.
“Fraksi Golkar mencatat DPR Papua Barat telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan OPD selama delapan hari dan berharap seluruh rekomendasi hasil RDP yang disampaikan Badan Anggaran kepada TAPD ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh, karena merupakan hasil pendalaman substantif atas kebutuhan riil masyarakat dan tata kelola pemerintahan daerah,” tegas Philip saat membacakan pemandangan umum dalam rapat paripurna DPRP.
Pihaknya mencermati dinamika mekanisme pembahasan anggaran, dimana RDP dilaksanakan sebelum penyampaian Pidato Pengantar Nota keuangan oleh Gubernur.
Langkah ini dipahami sebagai upaya efisiensi, namun ke depan perlu penyempurnaan agar pembahasan tetap berpijak pada kerangka kebijakan fiskal dan prioritas pembangunan yang resmi.
“Penataan tahapan ini penting untuk penguatan tata kelola, fungsi pengawasan DPR, serta kesinambungan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah,” sebutnya.
F-Golkar melihat arah kebijakan prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2026 telah diselaraskan dengan kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Daerah, dengan memfokuskan pada penguatan sumber daya manusia serta ekonomi kerakyatan melalui program Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif.
KENN
