Koreri.com, Manokwari – Fraksi NasDem Bersatu Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP PB) memberikan beberapa catatan strategis dan rekomendasi.
Hal itu tertuang dalam pemandangan umum Fraksi NasDem atas Nota Keuangan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan beberapa waktu lalu.
Juru bicara F-NasDem Bersatu DPRP PB H. Asri, S.T saat pemandangan umum dalam rapat paripurna masa persidangan III tahun 2025 di Ballroom Aston Niu Manokwari, Senin (15/12/2025) menegaskan apa yang disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab politik dan moral kepada masyarakat Papua Barat.
Rapat paripurna DPRP PB yang dipimpin Wakil Ketua I Petrus Makbon didampingi Ketua Dewan Orgenes Wonggor dan Wakil Ketua II Syamsudin Seknun juga dihadiri Sekda Ali Baham Temongmere.
Dalam pemandangan umumnya F-NasDem menekankan Gubernur PB harus konsisten dengan RPJMD tahun 2025–2029 agar APBD Tahun Anggaran 2026 tetap sejalan dengan arah RPJMD, khususnya keberpihakan pada Orang Asli Papua (OAP), penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas layanan dasar kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah 3T.
Kemudian ketergantungan Dana Transfer Pusat lebih dari 80% yang artinya pendapatan asli daerah (PAD) masih bergantung pada transfer pusat. Karena itu F-NasDem Bersatu mendorong langkah konkret untuk memperkuat PAD melalui pengembangan komoditas unggulan lokal dan pemberdayaan ekonomi produktif berbasis masyarakat.
“Terhadap komposisi Belanja Daerah, Fraksi NasDem Bersatu memahami keterbatasan ruang fiskal dan sulitnya menekan belanja pegawai atau meningkatkan belanja modal secara signifikan. Oleh karena itu, Fraksi menekankan pentingnya optimalisasi belanja modal agar diarahkan pada program prioritas dengan dampak terukur bagi rakyat,” jelas Anggota Komisi IV DPRP Papua Barat itu.
Lebih lanjut dijelaskan Asri, pihaknya mendukung efisiensi belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial agar dapat dialihkan pada kegiatan produktif yang lebih menyentuh masyarakat secara langsung.
Inovasi Pembiayaan Fraksi menekankan perlunya pemerintah daerah menggali skema pembiayaan alternatif seperti KPBU, pemanfaatan DAK, dan optimalisasi kinerja BUMD untuk memperluas ruang pembangunan tanpa membebani APBD.
F-NasDem meminta agar indikator keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat, seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Pada kesempatan itu Fraksi NasDem Bersatu kembali mengingatkan Gubernur agar pada penganggaran di masing masing OPD untuk memprioritaskan Mandatory Spending sebagai tindak lanjut dari perintah Undang Undang.
“Dengan memperhatikan Penganggaran 20% untuk  urusan Pendidikan dari total Pendaapatan Daerah, 10% Untuk urusan Kesehatan dan 15% untuk urusan Infrastruktur,” pungkasnya.
KENN
