Koreri.com, Ambon – Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Maluku menggelar rapat penetapan dan penerapan Dokumen Standar Pelayanan serta penyampaian laporan FKP di lingkungan Ditjen Perhubungan Darat, Rabu (11/2/2026).
Rapat ini bertujuan memastikan seluruh layanan yang diberikan BPTD Kelas II Maluku sesuai dengan ketentuan terbaru dan terus mengalami peningkatan kualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Sekaligus merupakan bagian dari evaluasi tahunan terhadap standar pelayanan yang diterapkan di seluruh unit kerja BPTD.
Forum ini dipimpin langsung Kepala BPTD Kelas II Maluku, Hasan Bisri, serta diikuti para pemangku kepentingan sektor transportasi darat, baik secara luring maupun daring.
Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, perwakilan Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, akademisi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM), Koordinator Satuan Pelayanan BPTD Kelas II Maluku, General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon, General Manager PT Jasa Raharja Cabang Maluku, General Manager Perum DAMRI Cabang Ambon, perwakilan ekspedisi (JPT) di Kota Ambon, serta perwakilan media.
Sementara secara daring, forum ini turut diikuti oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tengah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buru, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tual, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, serta Direktur Utama PT Bipolo Gidin.
Kepala BPTD Kelas II Maluku, Hasan Bisri, dalam arahannya menegaskan bahwa forum ini menjadi tahapan penting dalam memastikan dokumen standar pelayanan agar dapat disusun secara tepat, terukur, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Jadi rapat ini kita laksanakan untuk meninjau kembali dan memperbarui standar pelayanan agar selaras dengan regulasi terkini dari Kementerian Perhubungan, serta memastikan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap optimal,” terangnya.
Kehadiran para pemangku kepentingan dalam forum tersebut merupakan langkah awal yang positif bagi BPTD untuk mengawali pelaksanaan tugas di tahun 2026
“Karena itu, pertemuan ini merupakan langkah awal yang baik bagi kami untuk melaksanakan tugas mengawali tahun 2026. Semoga acara ini berjalan baik dan lancar, serta implementasi pelaksanaan di lapangan bisa semaksimal mungkin,” tambahnya.
Hasan berharap dengan dokumen standar pelayanan yang disusun nantinya dapat menjadi pedoman resmi dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat, sekaligus memperkuat akuntabilitas serta transparansi layanan kepada publik.
RLS
