Koreri.com, Sorong— Setiap program dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah wajib searah dan selaras dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan prinsip inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Ahmad Nausrau saat membuka forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Hotel Rilych Panorama, Kamis (30/4/2026).
Musrenbang memiliki peran strategis sebagai forum untuk menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat.
Musrembang provinsi PBD mengusung tema “Pembangunan dan Pengembangan Kota Klaster dalam Provinsi Berbasis Wisata dan UMKM melalui Optimalisasi Otonomi Khusus”.
Sesuai tema tersebut, Ahmad Nausrau menjelaskan bahwa setiap kabupaten dan kota di Papua Barat Daya memiliki keunikan serta karakteristik yang berbeda.
Karena itu, pendekatan pembangunan berbasis klaster dinilai tepat untuk mengoptimalkan potensi unggulan di masing-masing wilayah.
Menurut Wagub konsep kota klaster berbasis wisata merupakan strategi pengembangan destinasi dengan membagi wilayah kedalam kelompok tematik.
Pendekatan ini memadukan kekayaan lokal, atraksi wisata, serta amenitas guna menciptakan pengalaman wisata yang utuh, seperti pengembangan klaster ekowisata, sejarah, dan budaya.
“Setiap daerah memiliki kekuatan tersendiri. Dengan pendekatan klaster, perencanaan pembangunan bisa lebih fokus dan sesuai dengan potensi lokal,” ujarnya.
Dikatakan bahwa prioritas utama diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua, pengurangan kesenjangan antarwilayah, serta penguatan pembangunan berbasis kearifan lokal.
Wagub menjelaskan sebagai daerah otonom baru, wilayah ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.
“Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai fokus utama, diikuti dengan penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penanggulangan kemiskinan,” katanya.
Oleh karena itu, seluruh proses perencanaan harus dilakukan secara matang agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa aspirasi yang dihimpun melalui mekanisme Otsus harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pemberdayaan ekonomi orang asli Papua, pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Musrenbang ini tidak hanya menyusun rencana pembangunan secara umum, tetapi juga harus terintegrasi dengan hasil Musrenbang Otsus agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ahmad Nausrau juga menyoroti pentingnya optimalisasi dana Otonomi Khusus sebagai instrumen percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.
Meski demikian, ia optimistis dengan potensi besar yang dimiliki daerah, mulai dari sumber daya perikanan seperti tuna sirip biru di Tambrauw, kekayaan hutan yang masih terjaga, hingga sektor pariwisata berkelas dunia di Raja Ampat.
“Potensi ini harus dikelola secara optimal agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wagub menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagai kunci dalam merumuskan program strategis yang tepat sasaran.
“Pembangunan di Papua Barat Daya harus benar-benar berpihak kepada masyarakat, khususnya orang asli Papua, serta mampu meningkatkan kualitas hidup seluruh warga,” pungkasnya.
ZAN
