Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) bekerja sama dengan World Resources Institute (WRI) Indonesia menggelar Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setempat.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Sorong, Rabu (19/11/2025), sebagai upaya memperkuat kemampuan daerah dalam menghasilkan data spasial berkualitas untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan.
Pelatihan ini dilatarbelakangi kebutuhan mendesak akan peningkatan kapasitas teknis Pemerintah daerah dalam pemetaan, pengelolaan SDA serta perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati.
Dengan penguasaan teknologi SIG, pemprov menargetkan pembangunan di Papua Barat Daya dapat berjalan secara berkelanjutan, berbasis data, dan selaras dengan komitmen konservasi.
Pelatihan dibuka oleh Wakil Gubernur Ahmad Nausrau. Selain ASN dari berbagai perangkat daerah, kegiatan ini juga melibatkan kalangan perguruan tinggi, antara lain Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda), Universitas Muhammadiyah (Unamin), STIE Bukit Zaitun dan Universitas Victory serta Universitas Kristen Papua (UKIP).
Kolaborasi dengan perguruan tinggi ini diharapkan mampu memperkuat pemetaan, mitigasi bencana, serta tata kelola sumber daya alam di wilayah PBD.
Dalam sambutannya, Wagub Ahmad Nausrau menegaskan PBD memiliki kekayaan alam berharga mulai dari tutupan hutan yang luas, ekosistem esensial, keanekaragaman hayati tinggi, hingga stok karbon signifikan.
“Kekayaan ini bukan hanya menopang kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat adat sebagai sumber pangan, air, dan kehidupan, tetapi juga berperan penting menjaga keseimbangan ekologi di tingkat daerah, nasional, hingga global,” ujar Wagub.
Ia menegaskan, PBD terikat pada komitmen besar seperti Deklarasi Manokwari 2018, untuk menjaga 70% kawasan lindung serta Visi Papua 2100 untuk mempertahankan 90% tutupan hutan alam.
Namun, lanjutnya, keterbatasan data spasial dan minimnya kemampuan teknis di lapangan membuat pengawasan sulit dilakukan. Kondisi geografis yang menantang serta keterbatasan pendanaan turut memperlambat validasi lapangan, sehingga berdampak pada lemahnya pengawasan dan pengambilan kebijakan berbasis data.
“Oleh karena itu, penguasaan SIG menjadi kebutuhan mendesak. SIG bukan hanya untuk menggambar peta, tetapi merupakan instrumen strategis untuk mitigasi bencana, penataan ruang, serta transparansi pengelolaan sumber daya alam,” tegas Wagub.
Ia juga mengapresiasi WRI Indonesia yang telah memberikan pendanaan penuh terhadap pelatihan ini.
“Kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Karena itu, kehadiran mitra pemerintah seperti WRI sangat membantu agar pembangunan dapat berjalan optimal,” jelasnya.
Kepala Bidang Riset dan Inovasi Bapperida PBD Frengky Saa, menjelaskan bahwa peningkatan kemampuan teknologi geospasial merupakan kebutuhan mendesak bagi daerah.
“Sebagian besar aparatur masih belum menguasai sistem informasi pemerintahan berbasis geospasial. Untuk penyusunan dokumen tata ruang, kita masih harus menggunakan konsultan dari luar daerah,” jelasnya.
Di Bapperida sendiri terdapat 76 indikator tata kelola yang memerlukan dukungan SDM terlatih, sehingga pelatihan ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat kompetensi ASN di bidang pemetaan.
Dalam pelatihan ini, peserta dibimbing dari tingkat dasar hingga lanjutan (advance), termasuk pelatihan pilot drone untuk pemetaan udara.
“Harapan kami, ketika kabupaten dan kota menyusun dokumen tata ruang, zonasi laut, pemetaan bencana, peta hak ulayat, atau dokumen pendampingan Otonomi Khusus, kita sudah tidak menggunakan tenaga dari luar. ASN Papua Barat Daya sudah harus mampu melakukannya sendiri,” tegas Frengky.
ZAN
