Koreri.com, Opini – Film berjudul PESTA Babi atau dalam Bahasa Panai (Mapiha) disebut Huwoo menjadi topik yang ramai diperbincangkan di berbagai media.
Banyak orang membahas isi film tersebut, mulai dari kritik sosial, persoalan pembangunan, hingga respons emosional para penontonnya.
Saya pun penasaran untuk menonton film tersebut. Setelah menyaksikannya, saya merasa film ini bukan sekadar dokumenter biasa, tetapi sebuah cermin tentang wajah pembangunan di Papua.
Malam itu hujan turun pelan di sebuah kampung di Papua Selatan. Di bawah cahaya api unggun yang kecil, seorang ibu tua memegang segenggam sagu sambil menangis.
Ia tidak menangis karena lapar, tetapi karena mendengar kabar bahwa hutan di belakang kampungnya akan dibuka untuk proyek pangan dan bioenergi.
“Hutan itu rumah kami,” katanya lirih.
Di kota besar, kalimat seperti itu mungkin terdengar puitis. Namun di Papua, itu adalah fakta biologis sekaligus spiritual.
Dari hutan mereka makan. Dari sungai mereka minum. Dari rawa mereka mengenal nama burung, arah angin, dan jejak leluhur.
Lalu datanglah negara dengan peta, target produksi, dan ekskavator. Jalan-jalan lurus mulai membelah rawa. Pohon tumbang satu demi satu.
Tentara berdiri menjaga proyek. Perlahan, masyarakat adat mulai merasa asing di tanah mereka sendiri.
Saya terdiam lama setelah menonton film PESTA BABI. Saya sadar bahwa tragedi terbesar modernitas bukan selalu perang atau kemiskinan.
Kadang, tragedi itu bernama trilema pembangunan, kesulitan mencapai tiga tujuan sekaligus di Papua, yaitu meningkatkan ketahanan pangan, menjaga ekologi, dan memastikan partisipasi aktif masyarakat lokal.
Film PESTA BABI merupakan dokumenter investigatif karya dan yang diproduksi pada tahun 2026.
Film ini sangat kuat secara sinematografis.
Kamera memperlihatkan hutan Papua yang sunyi, rawa-rawa yang mistis, serta pesta adat yang intim.
Namun suasana itu tiba-tiba dipotong oleh suara ekskavator, alat berat, jalan lurus, dan barisan tentara. Benturan visual tersebut menciptakan rasa kehilangan yang menghantam emosi penonton.
Film ini tidak sekadar menyajikan data, tetapi juga menghadirkan atmosfer. Penonton diajak merasakan kecemasan sebuah peradaban yang takut menghilang.
Kekuatan terbesar film ini adalah kemampuannya memanusiakan isu Papua.
Papua tidak hadir sebagai statistik pembangunan semata, melainkan sebagai wajah ibu-ibu yang kehilangan sungai, petani muda yang gagal bertani karena tidak memiliki modal, dan masyarakat adat yang menancapkan salib merah di hutan sebagai tanda perlawanan.
Dalam perspektif sosiologi, film ini sangat relevan dibaca melalui teori modernisasi.
Teori ini menjelaskan bahwa pembangunan sering dipahami sebagai proses membawa masyarakat tradisional menuju masyarakat modern melalui industrialisasi, infrastruktur, dan peningkatan produksi ekonomi.
Negara melihat hutan sebagai sumber daya ekonomi yang harus dioptimalkan demi pertumbuhan nasional.
Namun persoalannya, modernisasi sering datang dengan cara yang seragam dan memaksa, tanpa memahami struktur sosial serta budaya lokal masyarakat Papua.
Pandangan juga terasa kuat dalam film ini. Marx menjelaskan bahwa konflik sosial muncul ketika kelompok yang memiliki kekuasaan ekonomi menguasai alat produksi dan sumber daya.
Dalam konteks Papua, tanah adat yang dahulu menjadi ruang hidup bersama perlahan berubah menjadi ruang produksi kapital dan investasi.
Masyarakat adat akhirnya mengalami keterasingan (alienasi) dari tanah yang selama ratusan tahun menjadi identitas mereka sendiri.
Selain itu, teori konflik dari dapat membantu membaca situasi Papua.
Menurut Dahrendorf, masyarakat selalu berada dalam ketegangan antara kelompok yang memiliki otoritas dan kelompok yang berada di bawah kekuasaan.
Ketika pembangunan diputuskan dari atas tanpa partisipasi masyarakat adat, maka konflik sosial menjadi sesuatu yang hampir tidak terhindarkan.
Dari sisi antropologi, film ini memperlihatkan bahwa hutan bagi orang Papua bukan sekadar objek ekonomi. Hutan adalah ruang kosmologi, identitas budaya, dan relasi spiritual dengan leluhur.
Pandangan antropolog menegaskan bahwa budaya bukan hanya adat-istiadat, tetapi sistem makna yang memberi arah hidup manusia. Ketika hutan hilang, maka yang hilang bukan hanya pohon, tetapi juga memori kolektif, bahasa alam, dan identitas sosial masyarakat.
Film ini juga mengingatkan kita pada konsep developmentalisme, yaitu keyakinan bahwa pembangunan ekonomi selalu dianggap sebagai jalan utama menuju kemajuan.
Padahal, pembangunan yang mengabaikan ekologi dan manusia lokal sering menghasilkan luka sosial baru: kemiskinan struktural, konflik tanah, kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat adat, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Karena itu, pembangunan di Papua seharusnya tidak hanya diukur dari panjang jalan, jumlah investasi, atau luas pembukaan lahan.
Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang menghormati manusia, budaya, dan alam secara bersamaan.
Papua bukan tanah kosong. Papua adalah rumah bagi banyak peradaban kecil yang hidup dengan cara mereka sendiri.
Film ini pada akhirnya mengajarkan bahwa pembangunan tanpa dialog dapat berubah menjadi bentuk kekerasan yang sunyi.
Negara mungkin berhasil membangun jalan dan industri, tetapi jika masyarakat kehilangan identitas, tanah adat, dan ruang hidupnya, maka pembangunan itu menyisakan luka yang panjang.
Dan mungkin, suara ibu tua yang menangis sambil menggenggam sagu itu adalah pertanyaan moral terbesar bagi kita semua,
Apakah pembangunan harus selalu berarti kehilangan?
Terima Kasih, Tuhan Yesus Kristus Membekati.
Koha
