Koreri.com, Opini – Tensi di Tanah Papua kembali memanas bukan karena provokasi, melainkan karena kekecewaan mendalam terhadap sikap Pemerintah Pusat yang semakin menafikan eksistensi dan kedaulatan masyarakat adat Papua.
Dinamika kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang kini berbuah formulasi baru melalui pembentukan Komite Percepatan Pembangunan dan Badan Pengelola Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), tanpa melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) telah melukai hati Orang-orang asli Papua.
Sebagai representasi suara langsung dari tanah adat Mimika, saya menyampaikan dengan tegas “Pemerintah pusat jangan anggap remeh kami, masyarakat adat Papua !”
Sejarah harus dicatat dengan tinta emas bahwa Otsus Papua bukanlah sekadar hadiah atau uang belas kasihan dari Jakarta. Otsus lahir dari rahim aspirasi orang Papua yang pada masanya menuntut kemerdekaan, yang kemudian dirumuskan sebagai jalan tengah untuk tetap berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan pengakuan atas identitas dan hak-hak adatnya.
MRP lahir dari rahim masyarakat adat. MRP adalah ruh dari kesepakatan historis tersebut, yang menjadi penjaga dan penentu arah kebijakan di Papua.
Oleh karena itu, jika Pemerintah Indonesia dalam hal ini Pemerintah pusat tidak lagi melibatkan MRP dalam setiap kebijakan strategis yang menyangkut nasib tanah Papua, maka kami masyarakat adat menyatakan dengan tegas “Kami siap ambil alih Papua!”.
Ambil alih dalam konteks ini adalah pengembalian kedaulatan penuh kepada struktur adat yang selama ini dipinggirkan. Jika Jakarta merasa tidak lagi membutuhkan MRP sebagai representasi OAP, maka jangan salahkan jika rakyat adat mengambil alih komando atas tanah leluhur mereka sendiri, karena secara historis, sosiologis, dan yuridis, mereka adalah penguasa sesungguhnya di atas tanah ini.
Surat Terbuka yang Tak Di Gubris dan Lahirnya Pendekatan Baru yang Diskriminatif
Pada Mei 2024 silam, MRP telah menyampaikan sebuah surat resmi dan rekomendasi strategis kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Isinya sangat jelas: sebuah permohonan audiensi dan desakan agar evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otsus dilakukan secara terbuka, jujur, dan berlandaskan pada aspirasi masyarakat adat.
Namun, hingga hari ini, surat dan permohonan tersebut belum di jawab.
Sunyi dari Istana Negara itu terasa sangat menyakitkan. Alih-alih membalas aspirasi yang disampaikan melalui jalur institusional resmi, Pemerintah justru membalasnya dengan kebijakan sepihak.
Pemerintah telah membentuk Komite Percepatan setelah sebelumnya BP3OKP. Lembaga-lembaga baru ini di bentuk tanpa ada koordinasi, tanpa ada konsultasi, dan tanpa persetujuan dari MRP maupun Dewan Adat. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat Otsus.
Pembentukan BP3OKP dan Komite Percepatan yang notabene di isi oleh aparat birokrasi dan pejabat yang di tunjuk dari atas, jelas-jelas merupakan mekanisme untuk mengkooptasi dana Otsus dan menghindari kontrol sosial dari masyarakat adat.
Pemerintah sedang membangun sebuah “benteng” baru yang menutup rapat akses masyarakat adat untuk mengawasi uang dan kebijakan yang seharusnya milik mereka.
Rekomendasi MRP: Obat Mujarab yang Sengaja Diabaikan
Pemerintah pusat sering kali mengeluh bahwa Papua rumit, Papua penuh masalah, mulai dari kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, hingga konflik bersenjata. Namun, ketika solusi yang diajukan oleh representasi resmi masyarakat adat ada di meja, pemerintah memilih membuangnya dan membuat rumusannya sendiri di ruang ber-AC di Jakarta.
Bagi masyarakat adat, rekomendasi MRP justru menjawab masalah-masalah di Papua secara komprehensif dan tuntas. Rekomendasi tersebut menyentuh akar permasalahan, bukan sekadar membuang uang untuk proyek infrastruktur fisik yang tidak menyentuh kebutuhan dasar orang asli.
Rekomendasi MRP menekankan pada pendekatan kemanusiaan, penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, perlindungan hutan adat dan ruang hidup masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan yang di kelola langsung oleh OAP.
Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin menyelesaikan Papua, bukankah logis jika mereka berdialog dengan MRP yang memegang mandat dari dewan-dewan adat, gereja, dan perempuan adat? Kenapa harus membuat jalur birokrasi baru (BP3OKP) yang justru menambah boros anggaran dan jauh dari sentuhan keadilan sosial?
Garis Peringatan untuk Jakarta
Saya, Vinsent Oniyoma, selaku Ketua Umum Dewan Adat Daerah Mimika, menyampaikan garis peringatan yang tidak bisa di tawar-tawar lagi kepada Pemerintah Pusat di bawah kepemimpinan Jenderal Prabowo Subianto.
Pertama, batalkan atau stop kebijakan sepihak pembentukan BP3OKP dan Komite Percepatan yang tidak melibatkan MRP. Kembalikan mekanisme pengawasan dan penentuan kebijakan Otsus ke dalam payung hukum UU Otsus yang sah, di mana MRP memiliki kewenangan yang diakui konstitusi.
Kedua, segera respon undangan dan surat MRP bulan Mei 2024 lalu. Duduklah bersama kami, dengarkan suara kami tanpa dikondisikan oleh intelijen atau birokrasi yang hanya mencari selamat.
Ketiga, Pemerintah harus memahami bahwa kontrak sosial antara orang Papua dan Indonesia terletak pada Otsus. Jika amanat Otsus tidak dilaksanakan, jika dana Otsus di kelola secara sewenang-wenang tanpa kontrol masyarakat adat, dan jika institusi adat terus dilecehkan, maka kontrak sosial itu gugur secara moral.
Jika Pemerintah tidak melaksanakan amanat Otsus dan terus meminggirkan MRP, maka sesuai dengan bunyi pasal-pasal historis kelahiran Otsus itu sendiri, orang Papua asli siap keluar dari NKRI.
Ini bukan ancaman kosong, ini adalah konsekuensi logis dari sebuah perjanjian yang di langgar. Kami tidak lagi ingin berbicara dalam bahasa diplomasi basi yang selama ini hanya menjadi tembok pemisah antara realitas kekerasan struktural dan janji-janji kosong. Kami berbicara dalam bahasa kejujuran.
Dewan Adat Mimika berdiri tegak bersama seluruh elemen masyarakat adat di Tanah Papua. Kami mengultimatum pemerintah pusat:
“Selesaikan masalah ini dengan benar, atau serahkan kembali Papua kepada pemilik sahnya!”
Vinsent Oniyoma
Ketua Umum Dewan Adat Daerah Mimika,
Papua Tengah.
(Isi opini menjadi tanggung jawab penuh penulis)
