Koreri.com, Sorong – Deklarasi Komitmen Pengendalian Tuberkulosis (TB) yang digelar di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Sabtu (30/5)2026) menjadi penanda kuat adanya keseriusan dari para kepala daerah dalam menghadapi persoalan kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan nasional.
Meski tidak seluruh kepala daerah hadir secara langsung, hal tersebut tidak mengurangi substansi komitmen yang dibangun.
Keterbatasan ruang dan waktu menjadi faktor utama, namun kehadiran tetap terwakili melalui mekanisme digital seperti penandatanganan elektronik (e-signing) serta perwakilan resmi.
“Yang terpenting bukan sekadar hadir secara fisik, tetapi bagaimana komitmen itu ditindaklanjuti,” ucap Ketua Umum HAKLI, Prof. Dr. Arif Sumantri kepada wartawan.
Lanjut Prof Arif, sebagai langkah konkret, akan dibentuk Satuan Tugas (task force) yang bertugas mengawal implementasi hasil deklarasi.
Fokus utama diarahkan pada dua hal strategis, yakni pengendalian TB berbasis komunitas melalui penguatan sanitasi lingkungan, serta peningkatan quality control dalam program SPPG.
Pendekatan kolaboratif menjadi kunci utama. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, masyarakat, sektor swasta, hingga kalangan akademisi didorong untuk melihat TB sebagai persoalan bersama, bukan semata tanggung jawab pemerintah.
Selain itu, pendekatan bottom-up juga ditekankan, di mana masyarakat dilibatkan langsung dalam penyusunan peta jalan penanganan TB. Pemerintah daerah berperan sebagai pendamping dalam memperkuat kapasitas dan kesadaran masyarakat.
Selama ini, upaya kuratif dalam penanganan TB dinilai telah berjalan cukup baik. Namun tanpa penguatan aspek preventif, target eliminasi TB pada tahun 2030 dikhawatirkan hanya akan menjadi wacana.
Kota Sorong disebut mulai menunjukkan langkah nyata dalam mewujudkan komitmen tersebut. Kehadiran program SPPG pun diharapkan tidak sekadar menjadi simbol, melainkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk dalam pengelolaan lingkungan dan peningkatan nilai ekonomi.
Komitmen bersama antara pemerintah daerah, termasuk Wali Kota, dukungan AKOPSI, para bupati, serta partisipasi masyarakat, diyakini mampu menekan angka TB di Papua Barat Daya secara signifikan.
Lebih jauh, prinsip pemberdayaan masyarakat juga menjadi sorotan. Pendekatan yang diusung tidak lagi sebatas memberikan bantuan, tetapi membangun kemandirian melalui edukasi, akses informasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat.
Terkait absennya 6 gubernur setanah papua, menurut ketum HAKLI hal tersebut dinilai bukan indikator lemahnya dukungan.
Dalam era digital, kehadiran dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk komunikasi dan kebijakan.
Yang paling krusial adalah keberlanjutan program melalui kerja nyata dan pengukuran progres yang konsisten.
Pemerintah menargetkan eliminasi TB pada 2030, yakni kondisi di mana TB tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan.
Target ini diyakini dapat tercapai apabila upaya kuratif dan preventif berjalan beriringan, serta didukung kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan secara mandiri.
KENN
