Koreri.com, Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sorong menggelar reses II tahun 2026 di Daerah Pemilihan IV, khususnya di Kelurahan Malabutor, Distrik Manoi, Rabu (3/6/2026).
Wakil rakyat dapil IV Kota Sorong yang dipimpin Syarif Nari didampingi Mohammad Saman Bugis, Nuryadi, Parmadi Mahardika, Jhon Lewerissa dan Lusiana Safitri menjaring aspirasi dari masyarakat setempat.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga Kelurahan Malabutor terkait dengan pelayanan posyandu, pendidikan dan fasilitas umum (fasum) .
Anggota DPR Kota Sorong, Syarif Nari, S.H., M.H mengatakan isu krusial mencuat dan menjadi perhatian mereka terkait keterbatasan sarana dan operasional Posyandu.
Diungkapnya bahwa warga mengeluhkan minimnya peralatan seperti timbangan bayi dan alat pengukur tekanan darah (tensi). Selain itu, mereka juga meminta adanya penambahan biaya operasional bagi tenaga Posyandu.
“Selama ini satu kali kegiatan hanya diberikan sekitar Rp 100 ribu per Posyandu, itu pun tergantung kehadiran. Padahal, dalam satu kegiatan tidak hanya melayani bayi, tetapi juga lansia dan masyarakat umum,” ungkap Syarif meneruskan aspirasi warga.
Menurutnya, kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Kesehatan agar pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di tingkat dasar dapat berjalan optimal.
Persoalan pendidikan juga menjadi sorotan. Warga mengaku masih menemukan adanya dugaan pungutan biaya pendaftaran di sekolah negeri saat penerimaan siswa baru. Padahal, secara aturan, sekolah negeri tidak diperbolehkan memungut biaya tersebut.
Menanggapi hal itu, Syarif menegaskan pentingnya pengawasan ketat saat proses penerimaan peserta didik baru.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD akan mendorong pemerintah untuk memastikan tidak ada praktik pungutan liar di sekolah negeri. 
Namun demikian, Syarif mengakui keterbatasan daya tampung sekolah negeri juga menjadi persoalan tersendiri. Dengan rata-rata kapasitas hanya sekitar delapan kelas per sekolah dan maksimal 32 siswa per kelas, tidak semua calon siswa dapat tertampung.
“Kondisi ini membuat sebagian masyarakat harus beralih ke sekolah swasta. Sementara tidak semua orang tua mampu membayar biaya pendidikan di sekolah swasta,” jelasnya.
Sebagai solusi, Syarif Nari mendorong Pemerintah Kota Sorong untuk mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) guna mengatur atau menekan biaya pendidikan di sekolah swasta agar lebih terjangkau.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya anak putus sekolah.
Aspirasi lain, warga juga menyampaikan keluhan terkait aktivitas di sebuah sumur yang berada di depan SMU 3 Sorong. Lokasi yang berada di jalur protokol tersebut kerap digunakan untuk mandi, terutama pada pagi hari, sehingga dinilai kurang pantas.
Warga berharap adanya penataan dan penertiban, agar sumur tersebut hanya digunakan untuk mengambil air, bukan untuk aktivitas mandi di ruang terbuka.
Menanggapi hal ini, Syarif mengungkapkan bahwa sebenarnya sudah pernah ada rencana relokasi sejak beberapa tahun lalu. Rencana tersebut melibatkan PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum, dengan memindahkan fasilitas ke lokasi yang lebih layak serta membangun bak penampungan air bagi masyarakat.
“Ini akan kita dorong kembali agar bisa direalisasikan, sehingga kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengganggu ketertiban umum,” tegasnya.
Sejumlah aspirasi yang dihimpun tersebut, lanjut Syarif, akan diteruskan kepada Pemerintah Kota Sorong untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Dengan berbagai masukan tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Sorong dapat semakin responsif terhadap kebutuhan riil warga di lapangan.
KENN
