Koreri.com, Timika – Persoalan aktivitas tenaga kerja bongkar muat (TKBM) dan perusahaan pelayaran di Pelabuhan Pomako, Kabupaten Mimika, menjadi perhatian DPRK Mimika.
Komisi III DPRK Mimika mempertemukan pengurus TKBM dan sejumlah perusahaan pelayaran dalam rapat dengar pendapat (RDP) untuk mencari titik temu atas persoalan yang selama ini berkembang di lapangan.
RDP digelar di Gedung Serbaguna Kantor DPRK Mimika, Jumat (28/8/2026), sebagai tindak lanjut atas penyampaian aspirasi TKBM pada 13 Agustus 2026 lalu.
Sekretaris Komisi III DPRK Mimika, Herman Tangkepare, mengatakan forum tersebut menjadi ruang untuk mendengar langsung persoalan dari TKBM sekaligus meminta klarifikasi dari perusahaan pelayaran dan pihak terkait.
“Untuk menindaklanjuti aksi atau penyampaian aspirasi yang disampaikan teman-teman TKBM pada tanggal 13 Agustus 2026, maka hari ini kita lakukan rapat dengar pendapat untuk mencari solusi, klarifikasi serta informasi,” ujar Herman saat membuka RDP.
Dalam pertemuan itu, DPRK menghadirkan Badan Pengurus TKBM Pelabuhan Pomako bersama perwakilan sejumlah perusahaan pelayaran, di antaranya PT. SPIL, PT. Tanto Intim Line dan PT. Temas.
Herman menegaskan, DPRK perlu mendengar keterangan seluruh pihak agar persoalan bongkar muat di Pelabuhan Pomako dapat dilihat secara utuh dan tidak hanya berdasarkan informasi dari satu pihak.
Menurut dia, aspirasi yang disampaikan TKBM merupakan bagian dari fungsi DPRK sebagai lembaga perwakilan masyarakat untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan yang muncul di tengah aktivitas kepelabuhanan.
“Teman-teman dari TKBM datang menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRK sebagai perwakilan mereka untuk membantu dan mencari solusi soal yang terjadi dalam kegiatan sehari-hari,” katanya.
Herman memastikan proses pembahasan berlangsung terbuka. DPRK, kata Herman, tidak ingin persoalan yang menyangkut aktivitas tenaga kerja dan perusahaan pelayaran di Pelabuhan Pomako justru berkembang tanpa adanya ruang dialog antarpihak.
“Tidak ada yang kita tutupi. Semua kita expose. Silakan teman-teman media meliput apa yang terjadi dalam rapat ini,” tegasnya.
RDP selanjutnya diisi dengan penyampaian aspirasi dari pihak TKBM, klarifikasi perusahaan pelayaran, serta pembahasan mengenai berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Pomako.
DPRK Mimika akan menjadikan seluruh keterangan dan hasil pembahasan dalam RDP tersebut sebagai bahan untuk menentukan langkah berikutnya dalam penyelesaian persoalan TKBM dan perusahaan pelayaran di Pelabuhan Pomako.
Upaya tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil bagi para pekerja sekaligus menciptakan kepastian dalam aktivitas bongkar muat dan kelancaran arus logistik di Pelabuhan Pomako.
NUEL
